Anggota DPRD Kepri Sepakat Dana Pokir Dipotong Dampak Rasionalisasi, Namun dengan Catatan

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepakat dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dipotong dampak rasionalisasi anggaran tahun 2025.

Hal ini seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Kepri, Jusrizal.

Ia mengatakan, rasionalisasi anggaran pokir harus dibahas secara menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kepri. 

“Tapi dengan catatan, prosesnya harus betul-betul dibahas bersama TAPD dan DPRD,” kata politisi Partai NasDem ini, Jumat (14/2/2025).

Baca juga: Efisiensi Anggaran DPRD Anambas Bakal Dibahas, Pokir Dewan Berpotensi Ikut Dipangkas

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengatakan dirinya juga sepakat jika dana pokir dirasionalisasi untuk membiayai pembayaran gaji CPNS dan PPPK, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, politisi PKS ini menekankan, pemangkasan pokir harus menjadi pilihan terakhir dalam kebijakan efisiensi anggaran. 

Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri lebih dulu meninjau ulang belanja APBD dan memangkas pos belanja yang kurang prioritas sebelum mengambil dana pokir. 

“Ketika semua belanja sudah disisir, dan belum cukup, baru dimasukkan dana pokir. Jadi pokir menjadi opsi terakhir,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri menyatakan, belum memberikan pendapat terkait rencana rasionalisasi atau pemangkasan anggaran pokir.

Pimpinan Banggar DPRD Kepri Bahktiar mengatakan, pihaknya baru akan bersikap setelah pembahasan dilakukan antara Tim TAPD dan Banggar DPRD Kepri.

"Karena belum ada pembicaraan, jadi belum bisa berandai-andai,” ujar Bahktiar.

Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS ini juga menanggapi informasi soal puluhan miliar dana pokir Anggota DPRD Kepri yang masuk dalam pos belanja APBD Kepri 2025, disebut-sebut akan dipangkas. 

Bahktiar mengatakan, saat ini Banggar DPRD Kepri masih menunggu undangan dari Sekretariat DPRD Kepri untuk membahas efisiensi belanja APBD 2025 bersama TAPD.

Baca juga: DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Pemangkasan Anggaran di Daerah 3T

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri masih melakukan pembahasan secara intensif terkait efisiensi belanja APBD 2025.

"Setelah itu, baru kita nanti berdiskusi duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Melakukan diskusi dan pembahasan," pungkasnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News