DPRD Kepri Siap Jembatani Aspirasi Mahasiswa terkait Demo di Tanjungpinang Bawa 5 Tuntutan

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) komitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Kepri, Kamis (20/2/2025).

Aksi yang berlangsung damai ini membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kepri.

Dalam aksi itu, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar menemui massa aksi dan duduk bersama di lantai depan lobi Gedung DPRD Kepri. 

Bakhtiar menyatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan mahasiswa dan menampung segala aspirasi yang disampaikan.

Baca juga: Demo Mahasiswa Depan DPRD Kepri, Anggota Dewan dan Kapolresta Ikut Duduk Bersama di Lantai

"Kami mengapresiasi mahasiswa yang cerdas dan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Segala tuntutan akan kami sampaikan kepada pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat melalui perwakilan rakyat yang ada di sana," ujar Bakhtiar kepada awak media usai aksi mahasiswa.

Ia juga memastikan, tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah daerah akan segera diteruskan kepada instansi berwenang. 

"Kami akan menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pihak yang berwenang," katanya.

Aksi ini berlangsung tertib dan damai, tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya demonstrasi.

Di lokasi, sempat terlihat seseorang menawarkan air minum kemasan kepada massa aksi. namun mahasiswa menolak dan memilih minuman yang mereka bawa sendiri. 

Sikap ini dinilai sebagai bentuk solidaritas dan penegasan, aksi mereka murni serta tidak ditunggangi kepentingan tertentu.

Baca juga: Breaking News, Demo Mahasiswa di Tanjungpinang Hari Ini Sasar Kantor DPRD Kepri

Mahasiswa berharap aspirasi mereka dapat segera mendapatkan respons nyata dari pemerintah.

Berikut lima poin tuntutan mahasiswa:

1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan

2. Pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, mengingat sektor ini merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan

3. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengadaannya