Duduk Bersama di Lantai, Mahasiswa Soroti Efisiensi Anggaran saat Demo di DPRD Kepri

1. Mencabut Inpres 1/2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan anggaran.

2. Memastikan tidak ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini merupakan hak dasar masyarakat.

3. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap membebani anggaran dan rawan penyimpangan.

4. Menindak tegas instansi yang tetap mengangkat staf khusus (stafsus), meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

5. Mendesak evaluasi pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepri, yang dianggap tidak relevan dalam situasi pemangkasan anggaran.

Mahasiswa menyoroti bahwa pemangkasan anggaran justru lebih banyak menyasar sektor-sektor esensial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil. 

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan staf khusus dan program-program yang dinilai kurang efektif tetap berjalan tanpa transparansi yang jelas.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap mekanisme pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka khawatir program ini justru membuka celah korupsi dalam pengadaan bahan makanan, sementara di sisi lain, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan malah dikurangi.

Dalam forum tersebut, salah satu koordinator aksi, Joel Oktavianus Lohonauman, menyampaikan ultimatum kepada DPRD dan pemerintah daerah.

"Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran. Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan DPRD, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar!" tegasnya.

Pernyataan ini disambut riuh oleh mahasiswa lain yang turut mengamini bahwa gerakan mereka tak akan berhenti di sini. 

Mereka ingin kepastian bahwa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat tidak dibuat sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Koordinator aksi lainnya, Joko, juga menekankan bahwa mahasiswa akan mengawal terus isu ini hingga ada tindakan nyata.

Baca juga: Lima Poin Tuntutan Mahasiswa saat Demo di DPRD Kepri, di Antaranya Soal Inpres 1/2025

"Kami akan fokus kepada tuntutan nomor lima tentang evaluasi pengangkatan staf khusus. Ini harus segera ditindaklanjuti!" ujarnya dengan nada serius.