Nelangsa ASN di Pemkab Natuna, Terpaksa Ngutang Gegara TPP Belum Cair Tiga Bulan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terpaksa mengelus dada. 

Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka selama tiga bulan terakhir belum dicairkan.

Kondisi itu menyebabkan banyak pegawai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah menjelang bulan suci Ramadan 2025.

Salah satu ASN yang enggan disebut namanya, mengaku sangat bergantung pada TPP untuk menutupi kebutuhan keluarganya. 

Baca juga: TPP ASN Pemko Tanjungpinang Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Pemda Utamakan Bayar Utang

Sebab, gaji pokok yang diterima tidak seberapa, karena sebagian besar terpotong angsuran di bank.  

"Ya selama ini yang kami andalkan TPP itu, kalau gaji sebagian sudah dipotong bank. TPP tidak cair dari November dan Desember 2024, termasuk Januari ini," ungkapnya kepada Tribunbatam.id, Jumat (21/2/2025).

Ia memahami soal keterbatasan anggaran daerah. Namun itulah yang dirasakannya sebagai pegawai di kala TPP belum juga cair.

"Apalagi sudah jelang Ramadan ini, pengeluaran juga pasti meningkat," ujarnya. 

Ia menyebut, hampir 90 persen ASN di Natuna mengalami kondisi serupa. Gaji pokok berkurang karena telah terpotong untuk angsuran. 

“Ditambah lagi kabarnya ada pemangkasan TPP lagi dari efisiensi anggaran ini. Harapan kami, kondisi ini bisa cepat berlalu agar ekonomi kami stabil kembali,” katanya.

Seorang PNS lainnya turut berbagi cerita, meskipun jumlah TPP yang diterimanya relatif kecil sesuai golongan, pendapatan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sembari menunggu gaji berikutnya. 

Ia bahkan mengaku, terpaksa harus meminjam uang dari teman untuk bertahan.

“Terpaksa harus ngutang dulu. Nanti kalau TPP sudah cair, saya langsung melunasi. Tapi sepertinya jumlah utang saya lebih besar dari TPP yang diterima. Kalau gaji pokok sudah dipotong bank dan cicilan lainnya juga ada, jadi sangat terdampak sekali,” keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko Varianto, mengakui adanya keterlambatan pencairan TPP.

Hal ini disebabkan utang daerah yang mencapai Rp180 miliar lebih, dan harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Baca juga: Demo Guru dan ASN Karimun Tuntut Nasib 5 Bulan TPP, Pemkab Koordinasi dengan Mendagri