Nelangsa ASN di Pemkab Natuna, Terpaksa Ngutang Gegara TPP Belum Cair Tiga Bulan

"Alokasi dalam APBD 2025 akan difokuskan pada pelunasan utang tunda salur, kurang bayar, hingga kewajiban kepada pihak ketiga pada tahun 2024, termasuk pembayaran TPP," ujar Boy.

Menurutnya, dengan pendapatan daerah yang menurun, rasionalisasi belanja pegawai menjadi tak terhindarkan. 

"Jika TPP dipaksakan stabil, justru akan terjadi keterlambatan pembayaran seperti sekarang ini,” katanya.

Boy menambahkan, efisiensi anggaran menjadi kebijakan utama dalam menghadapi situasi ini.

“Kondisi keuangan daerah yang terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, dan adanya kewajiban efisiensi berdampak pada berbagai sektor, seperti rasionalisasi TPP, perjalanan dinas, operasional kantor, hingga beberapa kegiatan lainnya,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari keterlambatan TPP, karena belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Natuna. 

Ketika TPP tertunda, daya beli masyarakat menurun, sehingga ekonomi daerah turut melemah.

“Perputaran ekonomi di Natuna banyak bergantung pada belanja pegawai. Ketika TPP tertunda, masyarakat ikut terdampak. Kondisi ekonomi menjadi lesu seperti yang kita rasakan sekarang ini,” tutup Sekda Boy. 

(TRIBUNBATAM.id/Birri Fikrudin)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News