Gubernur Ansar Ingatkan Ketua TP-PKK Kepri Wujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H Ansar Ahmad mengukuhkan Dewi Kumalasari sebagai Ketua TP-PKK dan melantik pengurus TP-PKK Provinsi Kepri Masa Bakti 2025-2030. 

Pengukuhan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 367 Tahun 2025. Rangkaian acara pengukuhan berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang pada Selasa (11/3/2025).

Acara tersebut disejalankan dengan Pelantikan Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri Masa Bakti 2025-2030.

Dewi Kumalasari dilantik sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menekankan betapa penting sinergi TP-PKK dan Posyandu dalam mendukung program prioritas nasional yang telah dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Hari ini kita semua berkomitmen untuk tegak lurus dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dalam setiap penyusunan RKPD di masing-masing tingkatan, kita harus fokus menyukseskan program ini," ujar Ansar.

Lebih lanjut, Ansar meminta jajaran TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu mempelajari Asta Cita secara mendalam agar implementasinya berjalan optimal. 

Baca juga: Ansar Ahmad - Nyanyang Haris Safari Ramadan ke Batam, Beri Bantuan Masjid Nurul Yaqin Rp 100 juta 

Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam sistem jaring pengaman sosial kesehatan sangat diperlukan dalam mendukung pelayanan kesehatan gratis yang digalakkan pemerintah.

"Program makanan bergizi gratis juga menjadi prioritas, karena memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya yakin dengan komitmen dan kinerja yang solid, PKK dan Posyandu di Kepri akan semakin berdaya," tegas Gubernur Kepri itu.

Senada dengan Gubernur Kepri, Ketua TP-PKK Kepri, Dewi Kumalasari menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, PKK dan Posyandu akan selaras dengan visi-misi pembangunan nasional 2025-2029 yang dipedomani melalui Asta Cita.

"Untuk menyinkronkan RPJMN 2025-2029, TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Program PKK dan Posyandu telah terakomodasi dalam tagging perencanaan melalui SIPD," jelas Dewi.

Dewi juga menekankan betap penting pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam aspek perencanaan agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan berkelanjutan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai.

"Mari kita satukan langkah dan tingkatkan kerja sama agar program-program PKK dan Posyandu dapat berjalan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Ketua TP-PKK Kepri itu. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News