Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran di Karimun Tembus Rp 47 Miliar, Grendy: Tak Ada Pembangunan Fisik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimum berdampak efisiensi anggaran atau pemangkasan mencapai Rp 47 Miliar dana transfer ke daerah.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id via Kompas.com
EFISIENSI ANGGARAN DI KARIMUN - Ilustrasi efisiensi anggaran dari Kompas.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun melalui BKAD Karimun mengungkap efisiensi anggaran mencapai Rp 47 Miliar. Mereka memastikan tidak ada pembangunan fisik. 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun ikut terdampak efisiensi anggaran atau pemangkasan mencapai Rp 47 Miliar dana transfer ke daerah.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Grandy Tuerah mengatakan efisiensi anggaran berdampak besar pada sektor infrastruktur pembangunan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah, 3 Februari 2025 lalu.

"Dampak efisiensi anggaran tahap satu untuk Karimun sebanyak Rp 47 Miliar. Sehingga untuk pembangunan infrastruktur fisik tidak ada," ujar Grandy Tuerah, Kamis (13/3/2025).

Grandy menambahkan sebagian besar anggaran pembangunan fisik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Cerita CPNS Karimun Usai Pengangkatan Ditunda, Sudah Resign, Bingung Tabungan Makin Tipis

"Angka Rp 47 Miliar real berdasar surat keputusan. Diantaranya DAK sekitar Rp 33 Miliar koma sekian dan DAU sekitar Rp 13 Miliar koma sekian. Detailnya saya kurang hafal," katanya.

Menurutnya, adanya efisiensi anggaran menjadi tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

"Tidak tahu pasti untuk rincian pembanguan fisik, tetapi biasanya dan mungkin proyek jalan. Kalau sudah pasti itu tentunya pembangunan ditahun ini tidak ada," tambahnya.

Disinggung mengenai efisiesi anggaran terhadap sektor pendidikan, Grandy menyebut belum mengetahui secara pasti.

"Kalau untuk tahap dua ini kita belum dapat rinciannya pemangkasan di sektor apa. Yang jelas masih ini infrastruktur pembanguan fisik," katanya.

Baca juga: Jerit Hati Guru Honorer SD Negeri 01 Meral Barat Karimun Soal PPPK: Kami Tak Berpenghasilan Lagi

Dengan kebijakan efisiensi anggaran, Grandy menyebut kolaborasi pemerintah daerah dan stakholder terkait menjadi kunci penting untuk mencari solusi.

"Tentunya melalui efisiensi ini agar kita saling bahu membahu guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun," tutupnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved