Menteri PPPA Soroti Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Batam.

Atas hal tersebut, ia memberikan atensi untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan kasus kekerasan.

Arifah mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam, Kamis (24/4/2025).

Ia mengaku tujuan kunjungan untuk melihat langsung kerja petugas terkait perlindungan perempuan dan anak. 

Baca juga: PPA Batam Catat 56 Kasus Kekerasan Anak Selama 2024, Dedy Ajak Korban Berani Speak Up

Menteri PPPA itu menyebut, Batam sebagai daerah transit yang menjadi tujuan dan persinggahan dari berbagai daerah, bahkan lintas negara. Dengan posisi strategis ini, Batam menghadapi tantangan serius, terutama dalam kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Batam. Harus ada kolaborasi, termasuk dengan Panglima TNI. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki TNI untuk bersama-sama menangani persoalan ini," ujarnya.

Arifah menyampaikan, pada 21 April lalu, Kementerian PPPA telah menandatangani MoU dengan 12 kementerian dan lembaga untuk menguatkan sinergi.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus.

Terkait efektivitas penanganan di daerah, terutama soal pemulangan korban, Arifah menekankan pentingnya kreativitas para PMI.

“Efisiensi bukan hambatan. Dengan dana yang terbatas, kita maksimalkan kolaborasi agar persoalan bisa diselesaikan bersama,” tegasnya penuh keyakinan

Dalam kunjungannya, Arifah mengapresiasi UPTD PPA Batam yang dinilainya responsif terhadap kasus-kasus yang muncul. 

“Hampir tiap hari ada dua sampai tiga klien datang. Ini menandakan masyarakat mulai sadar dan tahu ke mana harus mengadu,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD PPA Batam, Dedy Suryadi, menyambut hangat kunjungan tersebut.

“Kami melayani dengan hati. Fokus kami bukan pada bangunan fisik, tapi membangun kembali semangat hidup korban yang terpuruk,” ujarnya.

Menurut Dedy, konseling menjadi cara utama untuk memulihkan kondisi psikis korban. Dalam praktiknya, pihaknya juga mencari sistem sumber berupa lembaga sosial, organisasi keagamaan, atau paguyuban daerah untuk mendukung pemulihan korban.

“Kami bahkan pernah menjalin kerja sama dengan gereja melalui LKSA untuk membantu keluarga korban. Sistem sumber ini penting dan harus dijaga jaringannya,” ujar Dedy.

Baca juga: Batam Darurat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Triwulan Pertama Ada 89 Kasus

Terkait data kasus, Dedy menyebut sepanjang 2024 terdapat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus terhadap perempuan.

Sementara hingga April 2025, tercatat 64 kasus anak dan 20 kasus perempuan.

“Sebagian besar kasus anak adalah kekerasan, sedangkan untuk perempuan lebih banyak KDRT. Ada juga kasus lama yang baru dilaporkan tahun ini karena korban baru berani bicara,” katanya.

Dedy menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan upaya monitoring dan pemetaan untuk penanganan kasus ke depan agar lebih terarah. (TribunBatam.id/bereslumbantobing)