Kini Atensi Nasional, Yudi Kurnain Kenang Pertemuan dengan Eks Menko Darmin Bahas Rempang

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kasus Pulau Rempang di Batam sejak ditetapkan pemerintah sebagai kawasan Rempang Eco City hingga saat ini terus membara.

Bahkan terbaru, Direktorat Pengamanan BP Batam menertibkan puluhan bahkan ratusan tanaman di kebun warga di wilayah Tanjung Banon.

Hal ini membuat warga Rempang kembali marah. Mereka mendatangi Kantor Wali Kota Batam dan bertemu langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Tokoh masyarakat Batam dan Kepri, Yudi Kurnian, mengatakan masalah Rempang yang terjadi hari ini tidak lebih dari bentuk ketidakadilan penguasa.

Baca juga: Warga Rempang Datangi Kantor Walikota Batam Soal Penggusuran Lahan, Amsakar: Sudah Sesuai Prosedur

Yudi yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam dan DPRD Provinsi Kepri, tahu betul cerita tentang Rempang dan Galang yang ada di Batam.

Yudi mengatakan, saat menjabat anggota DPRD Batam dan Ketua Bamus (Badan Musyawarah), di akhir masa kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dia bersama anggota DPRD Batam, Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam, bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution untuk menanyakan pengembangan Pulau Rempang dan Galang.

"Saat itu ada pengusaha yang hendak berinvestasi di Rempang yakni TW. Jadi kita konsultasi dan koordinasi dengan Pak Darmin," kata Yudi, saat ditemui di Batam, baru-baru ini.

"Saat itu saya Ketua Bamus DPRD Kota Batam," katanya.

Dia menceritakan dalam pertemuan tersebut, Menko Darmin menjelaskan, lahan mulai dari Jembatan Satu hingga Jembatan Enam Barelang (Batam Rempang Galang) masih status quo.

"Jadi saat itu kita tanyakan juga dengan jembatan yang sudah dibangun. Saat itu pak menteri menjawab, jembatan itu dibangun untuk pengembangan Kota Batam sebagai Kota Otorita," kata Yudi.

Menko Darmin saat itu menegaskan, Pulau Rempang dan Galang belum dibebaskan menjadi hak penuh Otorita Batam (kini BP Batam) seperti Pulau Batam.

"Jadi Batam dan Rempang, Galang itu berbeda. Kalau Pulau Batam, memang sudah menjadi hak penuh Otorita, karena sudah dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah. Tetapi untuk Rempang dan Galang masih status quo," kata Yudi.

Masih kata Menko Darmin saat itu, jika ada investor yang ingin berinvestasi di Rempang dan Galang, sah-sah saja. Namun dengan memperhatikan adat budaya dan masyarakat yang ada di pulau tersebut.

"Kita tahu Rempang dan Galang itu sejak dulu sebelum Kota Batam ada, masyarakat di pulau itu sudah ada," kata Yudi.

Oleh sebab itu pada zaman pemerintahan SBY, pemerintah selalu menekankan jangan sampai ada masyarakat terzalimi, apalagi sampai tergerus dengan alasan inventasi.

"Zaman pemerintahan SBY, investasi tetap ada. Tapi investasi yang masuk harus memperhatikan sosial masyarakat, dan budaya sekitar," kata Yudi.

Ia pun membandingkannya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di akhir masa pemerintahan Jokowi, banyak investasi yang masuk ke Indonesia dan pembangunan dimana-mana.

Baca juga: Amsakar dan Li Claudia Dengarkan Keluhan Warga Rempang di Kantor Wali Kota Batam

Hal tersebut sangat bagus untuk mendongkrak ekonomi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Namun di daerah ada penguasa dan pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya tanpa melihat sosial masyarakat dan juga budaya lokal, seperti yang terjadi di Batam.

Yudi mengatakan, saat ini masalah Rempang bukan lagi masalah lokal, atau masalah Batam, tetapi masalah Rempang sudah menjadi isu nasional bahkan mungkin internasional.

Hal ini terjadi karena keserakahan penguasa yang menjabat saat itu, yang ingin merampas hak Rempang, Galang.

"Di awal saya sudah saya sampaikan bahwa dari Jembatan Satu hingga Jembatan Enam masih status quo. Berarti ada hak masyarakat di sana. Kenapa sekarang ujuk-ujuk BP Batam datang ke Rempang ingin menguasai lahan di sana dengan alasan investasi?," kata Yudi.

Yudi juga mengatakan, seharusnya pemerintah datang bertemu para tokoh adat, tokoh agama dan warga Rempang, membujuk dan merayu serta membayar apa yang menjadi hak warga.

"Kalau sekarang yang kita lihat, setelah terjadi keributan baru pemerintah hadir dan ingin membayar hak warga. Ini sudah salah," kata Yudi.

Menurut Yudi, masalah Rempang sebenarnya bisa ditanyakan langsung ke Mantan Menko Perekonomian Indonesia Darmin Nasution dan Mantan Presiden Indonesia ke-6 yakni SBY.

"Kita juga siapa, berdebat berbicara mengenai Rempang dan Galang," kata Yudi, sembari mengaku miris melihat yang terjadi di Rempang dan Galang, Batam, saat ini. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)