Pantas Babel Ngotot Klaim Pulau Tujuh Kepri, Ternyata Kandungan Di Dalamnya Bisa Bikin Kaya Raya

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - sebuah gugusan pulau kecil di perairan antara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. 

Bukan hanya karena keindahan lautnya, tetapi juga karena konflik sengketa wilayah yang kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak abad ke-16, Pulau Tujuh dikenal sebagai jalur pelayaran strategis Nusantara, dilalui oleh kapal-kapal dari Kerajaan Sunda, Kesultanan Banten, hingga Palembang. Letaknya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting dalam perdagangan maritim masa lalu.

Kini, nilai Pulau Tujuh tak hanya terletak pada sejarahnya, tetapi juga pada kekayaan alam yang dikandungnya.

Wilayah ini diyakini memiliki deposit timah laut, pasir kuarsa, batu granit, serta potensi perikanan dan wisata bahari yang sangat menjanjikan.

Tak heran jika dua provinsi, Kepulauan Riau (Kepri) dan Bangka Belitung (Babel), saling mengklaim kepemilikan atas wilayah ini.

Sengketa ini memuncak hingga masuk ke ranah hukum tertinggi negara. Gugatan batas wilayah kini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, menunggu putusan inkrah yang akan menentukan secara hukum, siapa pemilik sah Pulau Tujuh.

Namun hingga kini, belum ada keputusan tetap dari MK, dan status Pulau Tujuh masih menggantung menjadi wilayah abu-abu yang rentan konflik, sekaligus menyimpan potensi kekayaan yang belum tergarap.

Lebih Dekat Dengan Babel tapi Masuk Kepri

Secara geografis, Pulau Tujuh memang lebih dekat ke Bangka Barat dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan laut, dibandingkan menuju Pulau Lingga yang memakan waktu sekitar 8 jam. 

Hal ini membuat masyarakat di kawasan tersebut lebih sering berinteraksi secara ekonomi dan sosial dengan Bangka.

Bahkan, tak sedikit warga Pulau Tujuh yang menggunakan kendaraan berpelat Babel, serta melakukan aktivitas pasar dan distribusi logistik lewat wilayah Bangka.

Namun dari sisi administratif dan historis, Pulau Tujuh sejak lama masuk dalam wilayah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pemerintah setempat telah membangun berbagai infrastruktur penting di kawasan ini, terutama di Pulau Cebia.

Di sana telah berdiri SD, SMP, SMA, puskesmas pembantu, hingga kantor pemerintahan, semua dibangun oleh Pemkab Lingga. Ini menjadi bukti nyata keterlibatan aktif Kepri dalam pengelolaan wilayah tersebut.

Kondisi ini menciptakan realitas yang rumit: secara ekonomi dan geografis mengarah ke Bangka, namun secara administrasi dan layanan publik terkoneksi ke Kepri.

Situasi tersebut menjadi salah satu pemicu konflik klaim antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bangka Belitung (Babel) atas status kepemilikan Pulau Tujuh yang kini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), sambil menunggu putusan final.