Konflik Thailand dan Kamboja Memanas, 9 Warga Sipil Tewas, Warga 86 Desa Mengungsi

Meski sempat terjadi gencatan senjata dan penarikan pasukan melalui perjanjian bilateral dan mediasi ASEAN, isu perbatasan tidak pernah benar-benar terselesaikan, dan terus menjadi api dalam sekam bagi kedua Negara.

Ketegangan terbaru dimulai sejak 28 Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di wilayah Segitiga Zamrud—titik pertemuan perbatasan Thailand, Laos, dan Kamboja. 

Kedua negara saling tuduh sebagai pihak pemicu insiden.

Sebulan kemudian, Thailand mengklaim Kamboja kembali menanam ranjau darat di wilayah sengketa, menyebabkan tiga tentaranya terluka.

Kamboja membantah tuduhan itu dan menyebut bahwa ledakan disebabkan oleh sisa-sisa ranjau era perang saudara.

Memuncaknya ketegangan mendorong militer Thailand mengerahkan jet tempur F-16, salah satunya dilaporkan menyerang target militer Kamboja yang diyakini bertanggung jawab atas serangan ke wilayah Thailand.

"Kami telah menggunakan kekuatan udara untuk menyerang target militer sesuai rencana," kata Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Thailand, Richa Suksuwanon melansir Tribunnews.com.

Serangan ini langsung dibalas oleh Kamboja. Perdana Menteri Hun Manet menyebut aksi tersebut sebagai bentuk invasi bersenjata.

“Kamboja selalu menjunjung penyelesaian damai atas setiap persoalan. Namun kali ini, kami tak punya pilihan selain merespons dengan kekuatan terhadap invasi bersenjata,” tegas Hun Manet dalam unggahan media sosial.

Wilayah sengketa saat ini sebagian besar berakar dari perbedaan interpretasi terhadap peta perbatasan yang dibuat Prancis saat menjajah Kamboja antara 1863–1953.

Pada 1962, ICJ memberikan Preah Vihear kepada Kamboja. 

Namun Thailand bersikukuh bahwa wilayah sekitar candi masih belum jelas statusnya.

Konflik ini juga berdampak pada politik dalam negeri Thailand. 

Ketegangan di perbatasan sering kali dijadikan alat tekanan terhadap pemerintahan sipil oleh militer. 

Ayah PM Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, dan bibinya Yingluck, keduanya digulingkan dengan dalih nasionalisme perbatasan yang dimainkan oleh kelompok konservatif.

“Meski keluarga kami bersahabat, bukan berarti kami akan mengorbankan kepentingan negara... Jika seorang teman meminta rumah Anda, tidak mungkin Anda memberikannya,” ujar Paetongtarn soal kedekatannya dengan keluarga Hun Sen. (TribunBatam.id/*) (Tribunnews.com)