Janji Pemerintah Bangun Tanjung Banon di Batam Makin Maju Lewat Transmigrasi Modern

Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan jika kawasan Tanjung Banon sendiri diproyeksikan menjadi Rempang Eco City, yang akan menjadi role model transmigrasi modern di Indonesia.

Pembangunan kawasan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari BP Batam, Pemko Batam, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ATR/BPN, TNI, hingga sektor pariwisata dan pendidikan.

“Kawasan Rempang Eco City ini diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Transmigrasi modern adalah konsep baru dalam program transmigrasi yang tidak hanya memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah lain.

Tetapi juga berfokus pada pembangunan kawasan industri dan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Ini mencakup pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan daerah tujuan. 

Selain pemindahan penduduk, transmigrasi modern juga berfokus pada pengembangan infrastruktur, investasi, dan pengelolaan potensi lokal untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru menurut Kementerian Transmigrasi. 

“Transmigrasi sekarang adalah pembangunan manusia. Di kawasan transmigrasi, kita akan membangun sekolah, fasilitas umum, dan mendatangkan tenaga ahli agar masyarakat mendapat pendampingan,” kata Suryanagara saat berada di Batam, Selasa (12/8/2025).

Menteri Suryanagara memaparkan empat konsep baru transmigrasi, Transmigrasi Lokal  Memberdayakan masyarakat setempat sebelum menerima pendatang.

Transmigrasi Patriotik menghadirkan generasi berpendidikan untuk membina dan mendampingi warga.

Transmigrasi Karya Nusantara menciptakan lapangan kerja baru di kawasan transmigrasi.

Transmigrasi Terpadu mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai leading sektor dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Warga Bersedia di Relokasi Dapat Sertifikat Hak Milik

Dalam kesempatan itu, Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menyerahkan langsung sertifikat hak milik ke-94 warga yang bersedia di relokasi.

Ini menurutnya merupakan bentuk kepastian hukum atas hak tanah bagi para warga.

Pemberian sertifikat ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pemerintah menyerahkan 64 sertifikat kepada warga.