Baca tanpa iklan
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kenaikan tarif listrik untuk perumahan mulai menyentak masyarakat Kota Batam, terutama para pekerja.
Suhadi (44), seorang buruh yang bekerja di Mukakuning kaget ketika melihat tagihan listrik Bulan Maret yang harus dibayarnya pada April ini.
Bila bulan-bulan sebelumnya ia hanya membayar Rp 550 ribu sebulan.
Kini, tagihan itu membengkak menjadi Rp 630 ribu atau sekitar 30 persen.
Bahkan ada kawannya yang tagihannya membengkak sampai Rp 300 ribu.
“Jujur, saya tidak tahu bagaimana cara Gubernur Kepri menghitung. Gaji saya dengan UMK baru hanya naik Rp 120 ribu, sementara tagihan listrik saya saja naik Rp 180 ribu,” kata Suhadi kepada Tribun Batam, Rabu (5/4/2017) malam.
Ia bahkan membayangkan hal yang lebih menakutkan jika tarif listrik nanti naik lagi pada Bulan Juni nanti.
Pada saat itu, ia dan para orangtua lainnya harus memikirkan kebutuhan anak sekolah di tahun ajaran baru.
“Ini yang membuat kami syok. Kenaikan tarif listrik jauh di atas kenaikan gaji kami. Padahal kenaikan UMK hitungannya untuk banyak komponen, bukan hanya listrik. (UMK) Itu kan juga Gubernur yang tanda tangan?” katanya lagi.
Suhadi juga menilai Bright PLN Batam tidak fair membandingkan tarif listrik di daerah lain dengan di Batam yang selama ini lebih rendah.
Dengan hitungan sederhana itu, Duhadi tidak percaya bahwa DPRD dan Gubernur Kepri sudah membahas kenaikan tarif ini dengan teliti.
Padahal, menghitung beban yang dikeluarkan masyarakat jika tarif listrik naik 46 persen saat ini sangatlah mudah.
Kenaikan tarif listrik jauh di atas kenaikan gaji kami. Padahal kenaikan UMK hitungannya untuk banyak komponen, bukan hanya listrik. (UMK) Itu kan juga Gubernur yang tanda tangan?
Sebagai wilayah Free Trade Zone, Batam tidak dibebani oleh PPN 10 persen seperti daerah lainnya, sehingga pembelian gas dan peralatan lainnya lebih murah.
Begitu juga terkait tarif, wajar lebih rendah 10 persen dari daerah lain.
“Mulai dari membeli gas, tarif listrik atau pembelian alat-alat lainnya kan tidak dikenai PPN? Itu mengurangi biaya operasional Bright PLN dibanding PLN di daerah lain. Kalau mereka bayar, berarti mereka dibodohi oleh supplier,” kata Suhadi.