Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 di gedung BPMS pada Senin (11/3/2019), turut dihadiri perwakilan Barenlitbang Provinsi Kepri, Ir. Chris Setyarso Triwinarsis.
Yang menarik, penyampaian perwakilan dari Provinsi Kepri itu soal besaran kue APBD Provinsi untuk tahun 2019 sebesar lebih dari Rp 26,571 miliar.
Ia kemudian merincikan, besaran alokasi anggaran itu yang meliputi urusan pendidikan sebesar Rp 2 miliar, urusan kesehatan sebesar Rp 2,677 miliar, Pekerjaan Umum sebesar Rp 14,584 miliar, urusan perhubungan dengan pembangunan Pelabuhan Teluk Durian sebesar Rp 3,236 miliar dan untuk dinas kelautan sebesar Rp 786 juta.
"Salah satu visi misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Usulan program kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, hendaknya disiapkan secara matang. Harus sejalan dengan prioritas kegiatan, khusunya yang akan diusulkan ke APBD Provinsi Kepri," ungkapnya.
Ia juga merincikan pertumbuhan ekonomi secara global untuk pertumbuhan ekonomi di Kepri sebesar 3,72 persen, yang dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya di tahun 2012 sebesar 7,12 persen.
• HEADLINE TRIBUN BATAM - Tak Mengira Akhirnya Aku Dibebaskan
• Download Lagu MP3 Armada Band feat Ifan Seventeen Demi Tuhan Aku Ikhlas, Lirik Lagu dan Video Klip
• PP Sudah Diteken Jokowi, Segini Gaji Terbaru Perangkat Desa Setara Gaji Pokok PNS Golongan IIA
• Billboard Umumkan TXT Menjadi Grup Kpop Tercepat Yang Puncaki Tangga Lagu, Selamat TXT!
Kemudian, besaran angka inflasi sebesar 3,5 persen. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang ditarget mencapai 5,80 persen, serta tingkat penganggaran diprediksi 6,74 persen di tahun 2020.
"Untuk angka inflasi, memang yang menjadi pertimbangan pasokan bahan pokok yang sewaktu-waktu bisa terkendala karena letak geografis yang kepulauan," bebernya.
Penyampaian soal kue APBD dari perwakilan Provinsi Kepri itu, langsung mendapat reaksi dari Bupati Anambas Abdul Haris.
Secara terbuka, ia menyampaikan kalau ia begitu bersyukur mendapat alokasi anggaran sebesar itu.
"Dari Bappeda Provinsi alhamdulillah cuma Rp 26 miliar. Itu kami syukuri. Dari 2016, sebagai informasi bila diakumulasikan tak sampai 100 miliar pak. Sementara, Anambas bagian dari Provinsi Kepri," ujarnya.
Ia pun juga menyebut soal komitmen dari provinsi soal rencana pembangunan Selayang Pandang II yang pada tahun ini dianggarkan hanya Rp 4 miliar, sementara dari kabupaten menganggarkan Rp 25 miliar.
Hal ini cenderung berbeda dengan kesepakatan yang diketahui terjaling sebelumnya antara perwakilan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kepri yang membangun jembatan SP 2 dengan alokasi dana dengan sistem sharing 50:50.
"Saya harus buka ini, Pak. Agar masyarakat tahu. Sementara, saat ulang tahun provinsi dikatakan, pemangunan SP 2 menjadi salahsatu hal yang strategis dibangun," bebernya.
Realisasi Air Bersih
Realisasi soal air bersih ke rumah-rumah warga, menjadi hal yang dinanti oleh warga di Anambas. Hal ini terlihat saat penyampaian aspirasi dari masyarakat melalui video yang ditampilkan oleh Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan sebesar 28 miliar Rupiah lebih, nyatanya belum dirasa maksimal oleh mayoritas warga di ibukota kabupaten.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris pun angkat bicara soal air bersih ini.
Menurutnya, perlu ada sinergitas bersama dalam merealisasikan hadirnya air bersih. Ini belum lagi dengan kondisi geografis Anambas yang hanya merupakan air tampungan.
"Setiap kata sambutan saya dan kegiatan saya, tidak pernah saya tinggalkan soal air bersih ini. Saya dengan pak wakil bupati, tak pelit-pelit soal anggaran ini. Hanya barangkali keterbatasan anggaran. Letak geografis kita ini berbeda. Kita ini hanya air tampungan. Kalau habitatnya terganggu, maka tidak bisa mengalir. Kita akan menghadapi kemarau. Kalau 2 atau 3 minggu ini tidak hujan, artinya kemarau bisa melanda di kota kita ini. Soal air sebagai suatu keharusan," ujarnya.
Ia pun mengajak Kepala Desa untuk membangun embung pada masing-masing desa. Hal ini menurutnya juga sejalan dengan instruksi Presiden dimana setiap desa harus membangun infrastruktur fisik itu.
Pada tahun 2020, pihaknya menargetkan akan membangun embung di satu desa, khususnya di desa yang memang sulit untuk mendapatkan air bersih.
Ia pun juga meminta agar dalam membuat perencanaan, benar-benar memperhatikan segala aspeknya.
Ini bertujuan agar jangan ada penambahan dan perubahan saat akan melakukan pembangunan yang akhirnya berdampak pada lama pengerjaan infrastruktur fisik itu.
"Perencanaan betul-betul perencanaan. Jangan nanti pas pelaksanaan sampai berkurang. Semua sudah satu kali kerja, jangan ditambah-tambah. Tolong kawan-kawan dewan diingatkan. Karena, air ini persoalan serius. Target kami seperti di Air Asuk, Lidi, Liuk di Kecamatan Siantan Tengah, kemudian di Desa Mengkait, sekitar Telaga untuk di Kecamatan Siantan Selatan, serta di Jemaja dan pulau-pulau kecil seperti Mampok dan Sunggak menjadi target kami kedepannya. Di 2020 juga sudah harus direalisasikan untuk menarik pipa untuk air bersih dari Temburun ke Desa Air Asuk. Kalau saya tidak salah, perencanaan itu sudah ada sejak tahun 2017 kemarin," ungkapnya.(tyn)