HEADLINE TRIBUN BATAM

5 Hari ‘Berkantor’ di Batam, KPK Juga Ingatkan Rudi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

halaman 01 tb

"Soal kebijakan, tata ruang kita sudah dibagi berdasarkan PP 46/2007. Tapi di Perpres 87 ternyata itu nggak utuh," kata Edy, Rabu (24/7) di kantornya.
Edy juga membenarkan, tim KPK datang ke kantornya, Senin (22/7) lalu.

Dia bahkan “menyindir”, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin reklamasi yang wilayahnya masih jadi otoritas lembaganya, yang oleh publik Batam dikenal dengan konflik kewenangan “ex officio”.

Dia berharap ada ketegasan aturan dan kewenangan. Kalau wilayah yang termasuk kawasan strategis nasional (KSN) dan masuk dalam wilayah kerja BP Batam termasuk kesatuan antara darat dan air.

"Alokasinya di darat, tapi ada yang mengandung air, minta izinnya ke instansi lain," ujarnya.

Korwil KPK

Menurut Febri, rekomendasi tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang KPK keluarkan setelah menyelesaikan evaluasi semester pertama 2019 di 4 provinsi, di Korwil II Sumatera.

Merujuk Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK RI Nomor 1087 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Kerja Unit Kerja Koordinasi Wilayah menetapkan bahwa KPK kini memiliki Unit Koordinasi Wilayah (korwil) berbasis regional.

Dari 34 provinsi di Indonesia, KPK membagi sembilan unit korwil. Masing-masing dipimpin Kepala Koordinasi Wilayah (Kakorwil). Pelaksanaan Korwil baru dimulai sejak 2019 ini, yang mana dalam unit Korwil ini terdiri dari dua satuan tugas yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.

Sembilan Korwil tersebut terdiri dari; Korwil I mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Korwil II meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Korwil III yaitu DKI Jakarta, Lampung, Gorontalo, Kementerian/Lembaga, Korwil IV meliputi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Korwil V terdiri dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Korwil VI meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Korwil VII Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, dan Korwil IX meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara. (tim)

Berita Terkini