Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id,TANJUNGPINANG - Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Tanjungpinang, Darson merepon positif kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto dalam meringankan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK sederajat.
Menurutnya, kebijakan itu sangat dibutuhkan para orang tua siswa terhadap dampak ekonomi Covid-19.
"Dalam kondisi darurat ini, sudah tepat sekali atas kebijakan Pemprov Kepri," sebutnya, Kamis (9/4/2020).
Ia berharap, kebijakan tersebut bukan hanya diberikan kepada para orang tua siswa. Tenaga pendidik honorer guru juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.
"Kami sangat mendukung kebijakan itu. Mudah-mudahan tenaga honorer yang mengajar di sekolah juga diperhatikan," harapnya.
Menurutnya, banyak orang tua yang menanyakan kepada pihak sekolah tentang kebenaran kabar tersebut.
"Kalau itu sudah ada dari kemarin. Bervariasilah pertanyaannya, namun bahkan kita salut, ada juga orang tua yang mampu bilang, gak papa dibayarkan saja kalau memang boleh," ucapnya.
Selan itu, ada juga orang tua yang menanyakan kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.
"Soalnya sampai saat ini kami belum menerima surat edaran atas kebijakan itu. Saya juga baru diajak rapat oleh Pak Kadisdik Kepri," jawabnya.
Darson mengungkap besaran biaya SPP di sekolah tingkat atas di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.
"Kalau biaya SPP perbulan rata-rata Rp 120 ribu SMA di Tanjungpinang," jawabnya kembali.
Sebelumnya, orang tua siswa SMKN 4 Tanjungpinang Yuni (48) sangat senang mendengar kabar kebijakan gratis biaya SPP tersebut.
Sebab apa yang dilakukan Pemprov Kepri sangat membantu para orang tua siswa ditengah dampak Covid-19 ini.
"Alhamdulilah, kita bersyukur sekali. Apalagi pendapatan warung klontong saya juga lagi sepi-sepinya," ucapnya senang, Selasa (7/4/2020).
Disampaikannya, kebijakan ini pun masih didengar dalam pemberitaan. Sebab wali kelas belum memberikan informasi rencana tersebut.
"Saya tahunya baru dari media, belum ada wali kelas sampaikan," sebutnya.
Ia pun mempertanyakan, bagaimana dengan putranya yang duduk di kelas 2 tersebut. Sebab sudah membayarkan biaya SPP selama 6 bulan kedepan.
• BATAM Ajukan PSBB Selama 3 Bulan, Distributor Dikasih Waktu Sebulan Siapkan Sembako
• Bayi 1 Tahun Terinfeksi Corona dari Sang Ayah yang Nekat ke Swalayan Saat Daerah Diisolasi
"Soalnya anak saya sudah akan masuk PKL. Jadi sudah dibayarkan selama 6 bulan kedepan. Gimana kalau seperti itu, apakah dibalikin atau di lanjutkan saja untuk pembayaran SPP selanjutnya," tanyanya yang tinggal dikawasan Perumahan Bumi Air Raja Tanjungpinang.
Disdik Kepri Usulkan Rp 36 Miliar
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan anggaran sebesar Rp 36 Miliar terkait kebijakan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK sederajat.
Rencana ini terkait dampak ekonomi disebabkan Covid-19. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, M Dali mengatakan, anggaran tersebut belum menjadi angka pasti. Sebab, masih dalam pembahasan.
"Itu angka yang diajukan, artinya angka tersebut yang sudah kami hitung," katanya, Kamis (9/4/2020).
Disebutkannya, dalam kebijakan tersebut ada 3 variabel yang akan mendapat keringanan SPP yang ditanggung Pemprov Kepri.
"Pertama pembebasan SPP. Kedua, meringankan beban SPP, dan ketiga membantu meringankan," sebutnya.
Dimana pembebasan SPP akan diberikan kepada SMA/SMK sederajat yang berada di sekolah negeri.
Sementara meringankan SPP diberikan kepada sekolah swasta, dan maksud membantu meringankan diberikan kepada sekolah SLB.
"Kenapa sekolah swasta bahasanya diringankan. Sebab biaya SPP tidak sama. Tidak sama ini juga pasti sangat berbeda jauh satu sekolah, dengan sekolah lainnya," ujarnya.
Untuk biaya SPP SMA/SMK negeri mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 325 ribu.
Dari data yang diberikan, jumlah siswa SMA di Kepri berjumlah 46.516, Siswa SMK 31.672, Siswa MA 3.898, dan Siswa SLB 1.382.
Disdik pun akan mengupayakan secara cepat dan tepat sesuai aturan dalam mengimplementasikan kebijakan itu.
"Kami sebagai dinas teknis akan bekerja maksimal tentunya," ucapnya.
DPRD Kepri: Kalau Bisa, Jangan Hanya 3 Bulan
Anggota Komisi lV DPRD Kepri, Tedy Jun Askara mengapresiasi kebijakan Plt Gubernur Kepri, Isdianto.
Kebijakan membebaskan biaya SPP tentunya bisa merata sampai sekolah swasta di Provinsi Kepri. Sebab, dampak Covid-19 juga dirasakan semua kalangan.
Selan itu, politisi Golkar ini juga menyarankan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku dalam 3 bulan kedepan saja, sampai Covid-19 benar-benar sudah tidak lagi berpengaruh pada perekonomian masyarakat.
"Kebijakan ini sangat bagus, dan meringankan masyarakat terutama orang tua siswa. Tapi kalau bisa jangan 3 bulan saja, kalau memang tanggap darurat kita sampai Desember, ya harus sampai segitu," ujarnya, Selasa (7/4/2020).
Tidak hanya itu, kebijakan SPP gratis ini tentunya juga bisa dirasakan para orang tua di sekolah swasta.
"Kalau bisa sekolah swasta juga diberlakukan, dan harus dirasakan para orang tua yang anaknya sekolah di swasta," ujarnya.
Ditanyakan, apakah kebijakan ini sudah dibahas bersama DPRD khususnya Komisi lV?
"Sampai saat ini juga belum sampai ke Komisi lV. Kami tahunya saja dari media. Mungkin sekarang sedang penyususan di Disdik Kepri. Sebab anggaran mana aja yang akan dicoret dalam pendanaan ini, termasuk berapa anggaran yang dibutuhkan," sebutnya.
Ia menyampaikan, dalam kondisi saat ini, memang ekonomi masyarakat sangat menurun. Melihat situasi seperti itu, Tedy pun bersama Rizky Faisal dari fraksi Golkar menyumbangkan gaji selama 1 tahun untuk turut membantu masyarakat.
"Gaji kami selama 1 tahun gak akan ambil untuk keperluan pribadi. Kami akan belikan sembako untuk bantu masyarakat di dapil kami masing-masing," sebutnya.
Gaji perbulan sekitar Rp 6,5 juta tersebut diprediksi akan mendapatkan lebih kurang 1.000 paket sembako.
"Saat ini masyarakat sangat membutuhkan sembako. Apalagi sudah banyak yang dirumahkan, dan hilang mata pencarian," ujarnya.
Tidak hanya Tedy Jun Askara, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, mengingatkan Plt Gubernur Isdianto. Hal ini terkait pemberian bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk menanggulangi dampak wabah virus Corona atau Covid-19.
"Kami minta, jangan hanya sekolah negeri yang dibantu. Kami minta, sekolah swasta juga harus diberikan hal yang sama. Sebab, sekolah swasta juga kena dampak, dan banyak sekolah swasta juga masih belum mampu secara maksimal biaya operasional," ujar Onward, Selasa (7/4/2020).
Hal itu ia sampaikan, agar pemberian bantuan itu tidak memunculkan kecemburuan sosial ke depan, dan berpotensi memunculkan polemik di tengah wabah Corona.
• Karyawan Banyak Dirumahkan, Polri Sebut Kejahatan Menurun Selama Corona! Simak Penjelasannya
• Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara, Keluarga: Saya Lagi Tidak Mood
"Dibantu saja. Kan sudah ada aba-aba dari pemerintah pusat, bahwa bantuan fisik bisa digeser ke penanggulangan Covid-19 ini. Jadi kami harapkan, pemberian bantuan SPP harus proporsional," pinta Onward.
Diketahui, Plt Gubernur H Isdianto mengeluarkan kebijakan agar bisa meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan meringankan beban SPP anak sekolah.
Rencananya, mulai April ini hingga tiga bulan ke depan, pembayaran SPP untuk SMA, SMK dan SLB negeri akan digratiskan. Dinas Pendidikan diminta menuntaskan teknisnya dan segera dilaksanakan.
“Kebijakan ini harus langsung dieksekusi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus semakin meringatkan masyarakat. Terlebih dalam kondisi saat ini,” kata Isdianto usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Wabah Covid-19, di Rupatama, Dompak, Tanjungpinang, Minggu (5/4/2020).
Tak hanya itu, Isdianto fokus membantu tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien-pasien terdampak Covid-19.
Isdianto langsung memberikan insentif untuk dokter, perawat dan tenaga penunjang lainnya. Bahkan sudah diserahkan secara simbolis.
Dengan pembebasan pembiayaan SPP ini, Isdianto berpesan agar pelajar semakin fokus belajar di rumah. Aktivitas-aktivitas belajar baik tugas maupun googleclasroom tetap meningkatkan pengetahuan peserta didik.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)