Baca tanpa iklan
Dengan menunda Pilkada, bukan berarti pemangku kepentingan gagal dalam menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi.
"Jangan dinilai juga menjadi gagal atau tidak bisa berdemokrasi, tapi lebih bisa baca situasi dan masyarakat juga akan mengapresiasi itu.
Kita kan nggak mau pemilu ini event 5 tahunan saja, kan bukan itu juga yang kita kejar, tapi harus sehat semuanya," kata dia.
Optimistis Tak Terganggu
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, KPU RI dan KPU Provinsi harus mengantisipasi penyebaran lebih luas dengan melakukan swab test.
"KPU RI dan juga KPU provinsi yang sempat berinteraksi itu penting juga berjaga-jaga melakukan swab test, itu penting," kata Saan, Jumat (18/9/2020).
Kendati Ketua KPU terinfeksi Covid-19, Saan menilai, hal tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada.
Sebab, KPU memiliki tujuh komisioner sehingga tahapan Pilkada tetap bisa berjalan.
"Di KPU sifatnya kolektif kolegial, sambil Pak Arief Budiman melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugas Pak Arief bisa di-cover oleh komisioner KPU yang lain.
Jadi menurut saya sih enggak akan terganggu persiapan-persiapan soal Pilkada," ujarnya.
Terkait usulan agar tahapan Pilkada ditunda, Saan mengatakan, sampai saat ini DPR belum memiliki rencana untuk membahas penundaan tahapan Pilkada dengan KPU.
"Sampai hari ini kita belum ada pembicaraan soal penundaan tahapan Pilkada, sampai hari ini tetap tahapan berjalan sambil mengevaluasi mencermati situasinya," pungkasnya.
.
.
.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu dan Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?