Baca tanpa iklan
KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Apa Itu Program Padat Karya Kemenhub, Sudah Masuk Tahun Kedua Digelar Bandara RHA Karimun.
Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun menggelar program padat karya tiga kali sepanjang tahun 2021.
Tahukah kamu apa itu program padat karya?
Program padat karya merupakan program pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
Progam padat karya yang digelar Bandara RHA Karimun ini merupakan program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.
Baca juga: Instruksi Pj Gubernur Kepri ke Kepala Daerah, Utamakan Program Padat Karya
Baca juga: Berkunjung ke Anambas, Pjs Gubernur Kepri Singgung Program Padat Karya & Inovasi saat Pandemi Corona
Tujuannya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.
Kepala Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Fanani Zuhri mengatakan, program padat karya Kemenhub ini untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Ini tahun kedua kita melaksanakan kegiatan padat karya, untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Program ini diluncurkan sejak perekonomian masyarakat lesu atau tepatnya saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia," ucapnya Fanani, Senin (22/2/2021).
Ia menambahkan, sasaran program padat karya ini ialah warga sekitar bandara yang kehilangan pekerjaannya atau warga tidak mampu yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19.
"Kita berkoordinasi bersama pihak kecamatan untuk mendapatkan data warga. Jumlahnya ada 30 orang yang ikut program padat karya ini," tambahnya.
Selain itu, dari 30 orang tersebut berlatar belakang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan usia maksimal 58 tahun.
Sementara warga yang ikut berperan dalam program padat karya ini merupakan warga berasal dari 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pamak, Kelurahan Teluk Uma, dan Kelurahan Pongkar.
Menurut Fanani, kegiatan program padat karya Kemenhub ini juga merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat lokal sebagai penerima manfaat langsung dengan adanya bandar udara.
Selain berfungsi sebagai alat untuk percepatan pengentasan kemiskinan, program ini juga merupakan upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal.
Program padat karya ini dijadwalkan akan berlangsung dua minggu dengan sasaran pekerjaan pembersihan sekitar wilayah bandara atau pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian.
Seperti pembersihan di sekitar pagar sepanjang Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA), dan sejumlah selokan pembuangan air.
"Program ini akan digelar tiga kali dalam setahun, yaitu akhir bulan Februari, bulan April dan Agustus mendatang," ujarnya.
Seorang pekerja yang mengikuti padat karya mengaku, terbantu dengan program yang digelar oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
"Terpenting saya kerja, saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari," pungkasnya.
Serap 3.289 Tenaga Kerja di Masa Pandemi
Melansir dari Tribunnews.com, sampai bulan September 2020, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan program Padat Karya di 30 Provinsi, 103 Kabupaten/Kota, dan 97 Satker/UPT yang menyerap 3.289 orang pekerja dengan realisasi anggaran padat karya sebesar Rp61,762 miliar atau 83,50% dengan total biaya upah sebesar Rp5,122 miliar atau 77,87%.
Adapun provinsi yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
"Program padat karya dilakukan dalam rangka memupuk rasa kebersamaan, gotong-royong, dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan total anggaran kegiatan Padat Karya sebesar Rp73,971 miliar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.652 orang dengan target upah sebesar Rp6,577 miliar," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo di Jakarta, Rabu (14/10).
Selain itu, program padat karya dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah dalam upaya menekan jumlah penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19.
Dirjen Agus menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan Padat Karya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan melalui padat karya tersebut antara lain meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan, pemeliharaan fasilitas kenavigasian, pembangunan dan rehabilisasi fasilitas pelabuhan serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kenavigasian.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan pelaksanaan program Padat Karya ini mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari warga desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya.
Pekerja yang dilibatkan juga para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya serta yang terdaftar sebagai pekerja Padat Karya.
Sebagai informasi, Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting.
“Kami berharap program padat karya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini dapat mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, terutama pemberdayaan masyarakat yang terdampak luas wabah pandemi covid 19, sehingga bisa memberikan impact langsung ke masyarakat kelompok unskill dan juga dapat membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutup Dirjen Agus.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
Salah satu bukti nyatanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelaksanaan program padat karya agar dipercepat dan diperbanyak sehingga dapat membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di daerah.
(tribunbatam.id/Yeni Hartati)(tribunnews.com)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Serap 3.289 Tenaga Kerja di Masa Pandemi, Ditjen Hubla Terus Optimalkan Program Padat Karya Kemenhub, https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/10/14/serap-3289-tenaga-kerja-di-masa-pandemi-ditjen-hubla-terus-optimalkan-program-padat-karya-kemenhub.