Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - KLB Demokrat Sibolangit Ditentang, Ketua DPC Dibujuk Uang 100 Juta, Kader Partai Lain Ikut-ikutan.
Meski dirayu dengan uang ratusan juta kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Jawa Tengah kompak menyatakan satu suara mendukung AHY.
Mereka juga satu suara menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang ilegal
dengan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum baru.
Para kader dan pengurus DPC Demokrat Jateng mengatakan, mendapat tawaran uang Rp 100 juta.
Baca juga: Dicap Abal-abal oleh AHY, KLB Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Dapat SK Menkumham, Pusaran Istana!
Baca juga: DIBAYAR DARAH: KLB Pecatan AHY Pukuli Kader Demokrat Sumut Pakai Balok, Aparat Terlambat Datang!
Uang itu dijanjikan bila mereka mau ikut pada gelaran KLB yang dicap AHY abal-abal dan tanpa izin.
Menariknya, selain ditawarkan uang oleh eks kader Demokrat, ada punya yang menawarkan uang berasal dari kader partai lain.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan Mashadi mengaku diajak ikut KLB oleh dua mantan Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng.
"Saya ditawari bergabung ikut KLB dengan iming-iming uang DP (down payment) Rp 30 juta langsung.
Kalau mau langsung tanda tangan, uang diserahkan.
Beberapa kali dibujuk rayu, saya bersikukuh satu tujuan mendukung AHY," kata Mashadi di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: SBY Tuding Bekas Anak Buahnya Kudeta AHY dari Demokrat, Moeldoko : Kau Tanya Sama Dia
Setelah pamitan dari pertemuan itu, Mashadi mengaku dihubungi salah satu ketua DPC Demokrat di Jateng.
Menurutnya, ketua DPC Demokrat yang kini telah dipecat itu juga menawarkan hal serupa.
"Dia to the point, bergabung saja.
Katanya bahwa Demokrat ini tahun 2024 mau mencalonkan, ini katanya,
mencalonkan putranya Bapak Presiden," kata Mashadi.
Namun, Mashadi tak bisa memastikan pernyataan itu.
Ia langsung pamit untuk pulang.
Pengalaman serupa juga dialami Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang Andika Permadi
yang dijanjikan uang Rp 100 juta.
Baca juga: Deretan Kata Pengamat Politik Soal Konflik Partai Demokrat: KSP Itu Bukan Alat Politik
Andika akan diberi uang muka Rp 30 juta jika bersedia ikut KLB.
"Diajak bertemu ketua DPC saat itu masih aktif.
Beliau menceritakan awalnya kalau partai Demokrat dipegang Mas AHY akan semakin tenggelam," kata Andika.
Andika menilai, pernyataan itu tak akan terjadi.
Ia menuding tindakan yang dilakukan koleganya itu sebagai upaya kudeta.
"Tapi dibantah terus, saya harap teman-teman tetap kompak dan tidak terpengaruh,
yang jelas dari hati yang dalam dan tetap setiap dengan AHY," kata dia.
Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto atau Liluk menyebutkan,
kadernya juga dirayu ikut KLB di Deliserdang.
Baca juga: TAK Ada Demokrat Kepri ke Sumut, Gelar Konsolidasi di Batam
Namun, para kader menolak ajakan itu.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Klaten One Krisnata juga mendapat tawaran agar ikut KLB.
Namun, pihak yang menawarkan justru kader partai lain.
"Yang menarik dua atau tiga hari lalu ada yang menawarkan saya pribadi,
Meminta saya ikut KLB dan mengimingi.
Enggak usahlah. Kita solid, apa pun kita bersama Pak AHY," jelasnya.
Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti menegaskan,
upaya pemberian uang kepada sejumlah ketua DPC di beberapa daerah itu telah ditindaklanjuti.
Sebanyak dua ketua DPC Demokrat di Jateng yang menawarkan uang telah dipecat.
"Ya (ada) kan ada yang di Plt-kan (diganti)," kata Rinto.
Rinto meminta Kemeterian Hukum dan HAM tak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.
"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung.
Baca juga: Profil Siti Nur Azizah, Putri Wapres Maruf Amin Setia Dukung AHY Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.
Rinto menjamin, Demokrat Jateng akan memberi perlawanan jika kepengurusan Demokrat KLB Deliserdang disahkan.
Sebab, KLB itu dinilai tidak sah karena tak sesuai AD/ART partai.
"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY.
Semua cara akan kami lakukan," jelasnya.
Berpeluang dapat SK Kemenkumham
Partai Demokrat yang dituding abal-abal versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang,
berpeluang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerin Hukum dan HAM (Kemenkumham).
KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn Moeldoko sebagai ketua umum partai.
Peluang keluarnya SK Kemenkumham, dianggap karena Moeldoko berada di pusaran pemerintahan.
Baca juga: Tanggapi Moeldoko Jati Ketum Partai Demokrat Versi KLB, SBY: Akal Sehat Telah Mati
Pengamat Politik Hendri Satrio menilai SK Kemenkumham tak akan turun,
jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat (5/3/2021) kemarin,
tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.
"Kemungkinan kalau lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar saja,
KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihatlah," ujar dia.
Baca juga: DIBAYAR DARAH: KLB Pecatan AHY Pukuli Kader Demokrat Sumut Pakai Balok, Aparat Terlambat Datang!
Sebelumnya, KLB kubu kontra AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.
KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.
Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon,
atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).
.
.
.
Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham dan Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain
(*)