Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Kepri, khususnya yang terjadi di Batam.
Komisi IV DPRD Kepri ini meminta Pemerintah Provinsi fokus dalam membangun infrastruktur pendidikan terkait PPDB Batam ini.
Anggota DPRD Kepri ini juga menilai, saat ini infrastruktur pendidikan, khususnya di Batam sangat buruk.
Menurutnya pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengenai adanya siswa titipan di suatu sekolah bukan menjadi solusi.
Seharusnya, kata Uba, Gubernur Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri bisa fokus membangun infrastruktur tersebut.
Baca juga: Penjelasan SMKN 7 Batam Soal Protes Orangtua yang Ngaku Sulit Mengakses Info PPDB
Permasalahan yang terjadi saat ini juga karena infrastruktur di kota Batam belum memadai.
“Sekarang saja anggaran kita untuk pendidikan sangat sedikit. Bahkan ada sekolah yang satu kelas 40 orang lebih,” ujar Uba usai meninjau SMAN 3 Batam dan SMKN 7 Batam, Jumat (15/7/2022).
Ia meminta agar Gubernur Kepri turut memperhatikan infrastruktur itu dan tidak hanya berfokus pada dugaan praktik titik-menitip siswa saja.
“Apa yang di sampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait banyaknya titipan itu bukan solusi dan bukan penyelesaikan masalah ini bisa dibilang Gubernur lari dari masalah,” katanya.
Ia mengatakan, PPDB dari tahun ke tahun selalu jadi masalah.
Khususnya tingkat SMA di Batam.
Tidak seperti di kabupaten/kota lain di Kepri, apalagi ada dugaan suap-menyuap.
Baca juga: PPDB Batam, Kadisdik Kepri Sayangkan Orangtua Ngotot Anak Masuk Sekolah Favorit
“Seharusnya yang kita hindari itu jangan sampai ada suap saat PPDB itu yang dihindari praktek nyuap-menyuap itu di PPDB oflfine. Tetapi perlu di garis bawahi itu adalah oknum bukan sekolah. Sekolah tidak pernah melakukan ilegal,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menerima laporan yang terjadi di SMAN 3 Batam, terkait dugaan praktik titipan dari oknum tidak bertanggungjawab.
Selain itu, banyaknya orangtua yang melakukan aksi unjuk rasa lantaran anaknya tidak tertampung di SMA Negeri 3 Batam.
Ansar Ahmad melanjutkan meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri untuk bertindak cepat.
Terlebih dengan aksi para orangtua calon siswa yang telah berlangsung hingga ke kantor Walikota Batam.
“Masalah SMAN 3 Batam ini lantaran ada praktik titip menitip dari oknum. Ini keterlaluan sekali,” kata Ansar Ahmad.
DATANGI Dua Sekolah di Batam
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Uba Sigalingging sebelumnya meninjau dua sekolah di Kota Batam, Kepulauan Riau, yakni SMA Negeri 3 Batam dan SMK Negeri 7 Batam.
Baca juga: Walikota Batam Soal Kisruh PPDB, Tegaskan Tak Ada Peserta Didik Putus Sekolah
Peninjauan ini menyusul adanya keluhan orangtua siswa sulitnya mengakses panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDD) setelah pendaftaran online selesai.
Pantauan TRIBUNBATAM.id, sesampainya di sekolah, Uba disambut oleh pihak sekuriti sekolah.
Kemudian, pihak sekuriti mengarahkan Uba ke Bagian Tata Usaha, padahal tujuannya ingin bertemu Panitia PPDB atau Kepala Sekolah.
Sesampainya di bagian Tata Usaha, seorang guru mengantarkan Uba ke lobby sekolah.
Namun Perwakilan Humas SMK Negeri 7 Batam perwakilan sekolah mengatakan panitia sudah dibubarkan dan Kepala Sekolah tak ada ditempat.
Awalnya, Uba sempat ingin meninggalkan lokasi, namun mantan Ketua PPDB SMK Negeri 7 Batam, Enjang akhirnya tiba di lobby sekolah.
Kemudian Uba menanyakan perihal informasi PPDB di SMK Negeri 7 Batam.
"Orangtua yang ingin berkonsultasi PPDB kepada pihak sekolah mengalami kesulitan. Selama proses PPDB hanya berhadapan dengan sekuriti saja. Padahal mereka berharap bisa dapat kejelasan dari bagian yang berkompeten apalagi ini sekolah negeri," ujar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging, Jumat (15/7/2022).
Baca juga: Orangtua Calon Siswa Datang Lagi ke SMA Negeri 3, Kumpul Berkas Seleksi PPDB Batam
Dalam tinjauan ini, Uba menyesalkan panitia PPDB sudah dibubarkan sebelum waktunya. Padahal menurutnya, panita seharusnya belum dibubarkan.
"Walaupun ditahap online sudah. Tapi offlinenya belum," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya prosedur sekolah padahal hanya ingin bertemu dengan panitia PPDB sekolah.
"Gimana kalau orangtua. Pantaslah mereka keberatan," katanya.
Sementara itu, Uba menilai PPDB online di tingkat SMA sederajat terutama SMO di Kepri ini kurang efektif. Apalagi menggunakan sistem zonasi atau wilayah.
"Sekolah SMK ini kan sekolah minat, kalau ada orang mau belajar tentang teknik perkapalan. Rumahnya Nongsa, ingin masuk Batu Aji, karena sistem zonasi tak bisa," katanya.
Baca juga: Kisruh PPDB Batam, Ida Bingung Anaknya Tak Diterima Masuk SMAN 1 Batam
Lantas bagaimana SMA Negeri 3?
Menurut Uba Panita PPDB di SMA 3 Batam juga tak memberikan informasi secara maksimal. Lantaran masih ada orangtua yang melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah.
"Saya berharap Disdik Kepri dan Gubernur bisa memberikan solusi terhadap anak-anak yang belum tertampung," tegasnya.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
Berita Tentang Batam