TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Nama Sekdako Tanjungpinang Zulhidayat tak masuk dalam usulan yang disampaikan DPRD Tanjungpinang terkait Pj Walikota Tanjungpinang.

Dalam usulan DPRD Tanjungpinang terkait Pj Walikota ke Kemendagri, mereka mengajukan tiga nama untuk menggantikan Rahma sebagai kepala daerah definitif.

Nama Sekdako Tanjungpinang yang sebelumnya masuk radar terkait usulan Pj Walikota Tanjungpinang ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir.

Menurutnya pengajuan nama Pj Wali Kota harus dilakukan secara cermat, dengan melihat aturan serta kompetensi yang dimiliki oleh calon yang namanya diajukan.

Di mana mereka yang diajukan nama dan terpilih nanti akan memimpin selama satu tahun setengah.

Baca juga: Tiga Nama Diusulkan Gubernur Untuk Calon Pj Walikota Tanjungpinang

“Pejabat di Pemko sejauh ini yang memenuhi syarat untuk menduduki Pj Wali Kota adalah Sekda Zulhidayat,” kata Fatir.

Untuk itu, DPRD Tanjungpinang akan mengambil 2 nama pejabat diluar Pemko Tanjungpinang diajukan.

Namun fakta berbeda disampaikan Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni.

Istri anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah itu mengungkap tiga nama yang mereka ajukan sebagai Pj Walikota Tanjungpinang.

Adapun tiga nama itu di antaranya Kadiskominfo Kepri, Hasan; Sekwan DPRD Kepri, Martin Maromon' serta Kepala DLH dan Kehutanan Provinsi Kepri, Hendri.

“Iya benar ada, dan sudah kita usulkan juga," ungkap Ketua DPRD Tanjungpinang itu di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (14/08/2023).

Weni mengatakan, walapun nama Kadiskominfo Kepri juga diusulkan Gubernur Kepri, penetapan tetap pada Kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Baca juga: Sosok Pj Walikota Tanjungpinang, Gubernur Kepri Kirim 3 Nama ke Mendagri

“Tiga nama terbaik itu akan ditentukan Kementerian. Saat ini proses di Kementerian,” ujar politisi PDIP itu.

Untuk tiga nama yang dipilih, lanjut Weni melihat dari pokok kerja pengalaman masing masing usulan nama tersebut.

“Semua nama itu tentu telah berpengalaman dalam memimpin. Walaupun baru pada tingkat OPD yang diamanahkan. Tapi tetap seperti yang disampaikan, kebijakan penentuan itu tetap pada Kementerian,” sebutnya.