Hanya saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan mencari jalan lain untuk mendukung kemampuan fiskal daerah dalam skema yang berbeda.

"Penjelasan Menkeu inilah yang patut dicermati dan ditunggu, seperti apa skema lain pembiayaan yang akan diberikan untuk memperkuat fiskal daerah atas pengurangan dana TKD," ujar Surya Makmur.

Ia belum bisa memberika gambaran berapa besarnya pengurangan yang akan dialami Kota Batam.

"Semoga dengan tingginya PAD Kota Batam yang lebih dari Rp 2 Triliun, dapat mengimbangi dana perimbangan daerah atau TKD yang akan dipangkas atau dikurangi. Pengurangan dana TKD sangat terasa, bila kemampuan PAD daerah kecil dan bergantung dari dana TKD," tambahnya.

Seingatnya  jumlah DAK fisik tahun 2026 lebih dari Rp 20-an miliar.

Sedangkan alokasi DAK non fisik lebih dari Rp 490 miliar.

"Bila dana DAK fisik yang dikurangi, tentu pengurangannya lebih kecil, seperti untuk dana reguler  PAUD, SD, SMP, pembangunan sanitasi, penguatan sistem kesehatan. Sedangkan DAK non-fisik, rasanya sulit untuk dikurangi sebab lebih dari setengah besarannya untuk dana BOS, dan Tunjangan Profesi Guru PNS," tambahnya.(ath)