Kejari Anambas: Dokumen Dugaan Korupsi Desa Serat Lengkap, Hasil Audit segera Keluar

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas memastikan seluruh dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Desa Serat telah lengkap.

Dokumen yang sebelumnya menjadi kendala perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) itu telah diserahkan kepada auditor Inspektorat.

"Pemenuhan dokumen terkait perhitungan kerugian keuangan negaranya sudah kami sampaikan ke Inspektorat," ujar Kasi Intel Kejari Anambas, Bambang Wiratdany, Rabu (15/10/2025).

Ia menegaskan, dokumen yang pihaknya serahkan merupakan materi penting untuk penguatan yang sebelumnya kurang dan dibutuhkan auditor.

Meski begitu, apa jenis dokumennya, Bambang, akui jika hal itu berada di kewenangan penyidik.

"Itu terkait materi tentang perhitungan juga. Hanya saja, kalau dokumen apa mungkin itu nanti sifatnya penyidiklah," katanya.

Meski tak spesifik, dokumen yang dimaksud memiliki muatan penting terhadap pengungkapan dugaan korupsi tersebut.

"Yang pasti, dokumen dari desa yang menyangkut APBDes, Perkades segala macam semua. Termasuk proses penyalurannya serta SPJ-nya," tutur Bambang.

Menurutnya, dokumen yang disita akan dijadikan barang bukti untuk ditunjukkan di pengadilan nantinya.

"Kami hanya menyita dokumen saja, tidak ada barang fisik. Barang bukti ini, akan kami tunjukkan di pengadilan nanti," ucapnya.

Dengan telah diserahkannya dokumen kelengkapan yang dibutuhkan auditor tersebut, hasil perhitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi Desa Serat diprediksi akan segera keluar.

Perkiraan pihaknya, hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut akan keluar dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

"Kalau untuk penyerahan, kami tergantung inspektorat. Kapan mereka serahkan kami terima. Tetapi kemungkinan seminggu atau dua minggu ke depan sudah keluar," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil perhitungan kerugian negara dugaan korupsi Desa Serat di Kabupaten Kepulauan Anambas hampir final.

Tim Auditor Inspektorat Anambas, secara maraton tengah merampungkan nilai anggaran kerugian negara terkait penyimpangan Dana Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggran (SILPA) 2020 hingga 2022 itu.