Wakil Gubernur Kepri Soal Temuan Program MBG, Stop Sementara Dapur SPPG di Sejumlah Daerah

"Ini untuk memudahkan sekaligus memperkuat standar higienitas,” jelas Menkes.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa pengarusutamaan penanggulangan TBC harus menjadi kesadaran bersama. 

Ada tiga kewajiban daerah, yaitu mengintegrasikan agenda TBC dalam forum koordinasi daerah, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, serta melibatkan seluruh petugas dan penyuluh di daerah. 

"Bahkan materi TBC wajib diintegrasikan dalam pelatihan aparatur,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 134 ribu kematian akibat TBC di Indonesia. 

“Sejak tahun 2020, Kemenkes telah memonitor empat indikator utama, yaitu penemuan kasus, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TBC,” jelasnya.

Menanggapi hasil Rakor tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Pemprov Kepri untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.

Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan penuntasan TBC menurutnya adalah agenda nasional yang sejalan dengan komitmen Pemprov Kepri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan Puskesmas dan sekolah.

Serta memastikan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi sesuai standar baru yang telah disederhanakan Kementerian Kesehatan," sebutnya.

"Dengan langkah ini, kita ingin menjamin makanan sehat, aman, dan bergizi bagi anak-anak, sekaligus melindungi generasi Kepri dari ancaman TBC,” ungkap Ansar Ahmad. 

Berikut 4 Poin Penting Dalam Rakor Terkait Program MBG

1. Penghentian sementara SPPG atau dapur MBG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh, mencakup kedisiplinan, kompetensi, serta kualitas juru masak.

2. Kewajiban pemerintah daerah, K/L, dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif melakukan pengawasan program MBG melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan kualitas implementasi.

3. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional untuk menjamin standar keamanan pangan.

4. Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan secara berkala dalam pemantauan SPPG agar terbangun sistem pengawasan preventif dan berkelanjutan.(TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng/*)