Ada 74 Dapur SPPG di Batam, Tapi Tak ada Satupun yang Bersedia Disorot Proses Penyajian MBG

TribunBatam.id, Batam - Di tengah polemik Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terus bergulir sebulan terakhir, fakta mengejutkan terungkap dari 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki SK di Kota Batam, tidak satupun dapur yang bersedia untuk disorot proses memasak, penyajian, hingga penghidangan makanan.

Keengganan total dari seluruh SPPG untuk membuka dapur mereka bagi liputan media menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang sedang resah. 

Bahkan dapur yang menjadi pusat kontroversi temuan jangkrik dalam makanan MBG, milik Yayasan Bhumi Lingga Sentosa di Seraya yang melayani SMA Negeri 14 Batam juga menolak diliput.

Dapur MBG yang berada di Seraya Batu Ampar ini menutup ruang untuk disorot kamera. Tribun mendatangi dapur, Senin (29/9) namun Kepala SPPG, Yarmanto menyampaikan harus mendapat ijin dari humas. 

"Hal hal ini silahkan tanya ke humas langsung ya, itu bukan tugas saya," jawabnya singkat tanpa merespon percakapan lainnya. 

Sebelumnya, ketika temuan kecoak dalam MBG. Yarmano merespon bahwa dapur merupakan kawasan steril yang tidak sembarang orang boleh masuk. 

Merespon temuan kecoak itu, ia sempat membantah bahwa temuan itu bukan kecoak melainkan jangkrik. 

Tidak hanya dapur milik Yarmanto, dapur SPPG Batu Besar juga serupa. Peliputan ke dalam proses penyajian makanan harus mendapat ijin dari BGN. 

"Dapur itu kawasan steril, tidak bebas boleh masuk. Bahkan kami, seluruh relawan ada SOP di dalam," ujar Kepala SPPG Batu Besar, Eva Andriani. 

Hal serupa juga diungkapkan kepala SPPG Kampung Jabi, Cyntia. Ia dapat memberikan informasi, namun proses peliputan ke dalam proses penyajian MBG memiliki SOP yang ketat. 

"Tidak sembarang orang boleh masuk, itu kawasan steril. Harus ada ijin BGN," jawabnya. 

Merespon persoalan temuan MBG, Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, mengakui akar permasalahan yang sistemik. 

"Permasalahan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh faktor yang berbeda tiap kejadiannya. Hal itu dikarenakan banyak dapur yang tidak melaksanakan HACCP dan SOP dengan baik oleh manajemen SPPG," ungkap Defri dalam pernyataannya.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) adalah sistem keamanan pangan yang seharusnya menjadi standar wajib dalam pengolahan makanan massal, terutama untuk anak-anak. Pengakuan bahwa banyak dapur tidak menjalankan sistem ini menjelaskan mengapa berbagai insiden terus bermunculan.

Dari total 74 SPPG yang memiliki SK di Kota Batam, saat ini 53 SPPG sudah aktif melayani 179.082 orang. (TribunBatam.id/bereslumbantobing)