Koalisi Rakyat Batam Demo Soroti Insiden di PT ASL Shipyard, Minta Kepala Daerah Temui Massa

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Aksi unjuk rasa massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam depan Kantor Wali Kota Batam berlangsung dengan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) serta Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dalam orasinya, Suprapto, orator aksi yang juga Ketua Bidang Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak Wali kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Walikota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra untuk turun langsung menemui massa.

Ia juga meminta keduanya bertanggung jawab atas insiden kapal Federal II di PT ASL Shipyard Indonesia yang menewaskan belasan pekerja pada Rabu (15/10/2025).

“Pemerintah dan BP Batam sibuk mempublikasikan nilai investasi triliunan Rupiah, tapi pengangguran di Batam masih tinggi dan keselamatan kerja diabaikan,” tegas Suprapto dalam orasinya.

Dalam orasinya Suprapto mengatakan Pemko dan BP Batam lebih mementingkan citra investasi daripada nasib para pekerja. 

Sementara saat ini kata Suprapto, meningkatnya nilai investasi di Batam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kota Batam disebut sebagai kota investasi dan pariwisata, tapi angka kemiskinan justru naik. Di mana hasilnya untuk rakyat Batam,” seru Suprapto.

Selain menyoroti kecelakaan kerja di PT ASL Shipyard, Suprapto juga mengkritik kinerja DPRD Batam yang dinilainya hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Dewan itu tugasnya mengawasi pemerintah, bukan ikut jalan-jalan atau ngekor ke mana wali kota pergi,” kata Suprapto dalam orasinya.

Suprapto juga menyinggung soal upah minimum yang tak kunjung tuntas dan dugaan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang masih membayar upah di bawah UMK.

“Masih banyak buruh di Batam yang digaji di bawah UMK. Kalau pemerintah serius, harus ada sanksi tegas untuk perusahaan pelanggar,” tegas Suprapto.

Suprapto menuding adanya minim koordinasi antara Disnaker Kota Batam dan Disnaker Provinsi Kepri, yang menyebabkan pengawasan terhadap K3 di perusahaan menjadi lemah.

“Akibatnya, kecelakaan kerja seperti di PT ASL Shipyard terus terjadi. Saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi, tapi tak ada hasil nyata,” sebutnya,

Dalam orasinya juga Suprapto menyoroti langkah Pemerintah Kota Batam yang sebelumnya mendatangi PT ASL Shipyard dimana hanya bertemu menagemen dan terakhir foto-foto.

"Sampai saat ini belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk memberi sanksi kepada PT ASL Shipyard" tutupnya. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)