Tiga Pimpinan Aplikator Kena Semprit Dishub Kepri, Abaikan SK Gubernur Atur Batas Tarif

Ringkasan Berita:

• Dishub Kepri terbitkan surat peringatan ketiga untuk tiga pimpinan aplikator, Gojek, Maxim serta Grab, Selasa (4/11/2025).
• Surat peringatan telat sehari dari kesepakatan bersama sejumlah perwakilan driver online dalam pertemuan di kantor Dishub Kepri, Jumat (31/10).
• Minta aplikator 3x24 jam patuhi SK Gubernur Kepri yang mengatur batas tarif.
• Pemprov Kepri bakal ambil opsi rekomendasi ke Menteri sesuai kewenangannya jika aplikator masih bandel.

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akhirnya menerbitkan surat peringatan ketiga untuk tiga pimpinan aplikator, termasuk yang beroperasi di Kota Batam.

Meski telat satu hari jika merujuk berita acara klarifikasi tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Kepri yang dihadiri sejumlah driver online Batam dan Tanjungpinang, Dishub Kepri memberi waktu 3x24 jam kepada aplikator untuk menyesuaikan tarif sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1003 Tahun 2023.

Serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1080 Tahun 2024.

Sebagai informasi, dalam pertemuan di kantor Dishub Kepri pada jumat (31/10/2025), Dishub Kepri bakal memberikan saksi administratif berupa surat peringatan ketiga kepada aplikator Gojek, aplikator Grab, aplikator Maxim serta aplikator Shopee.

Namun dalam surat peringatan dengan nomor: B-200.2.6.3/988/DISHUB/2025, surat peringatan hanya ditujukan untuk tiga pimpinan aplikator.

Tidak ada surat yang ditujukan untuk perwakilan Shopee dalam surat peringatan itu.

Surat hanya ditujukan untuk pimpinan PT GoTo Gojek Tokopedia TBK.

Pimpinan PT Grab Teknologi Indonesia dan pimpinan PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim).

Tiga aplikator yang beroperasi di Batam itu menurut Dishub Batam tidak mematuhi aturan yang berlaku terkait tarif minimum angkutan sewa khusus.

Sebagaimana yang diatur dalam SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1003 Tahun 2023.

Serta SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1080 Tahun 2024.

Sebagai informasi, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1003 Tahun 2023 mengatur tentang Penyesuaian Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) Provinsi Kepri. 

Sementara Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1080 Tahun 2024 mengatur tentang Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus di Kota Batam Provinsi Kepri.

Penyesuaian Tarif ini berlaku hingga diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil kajian akademis terhadap Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Kepulauan Riau.

"Telah dilakukan beberapa kali rapat dengar pendapat, namun tetap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam SK Gubernur Kepulauan Riau," tulis Surat Peringatan yang dikeluarkan Dishub Kepri, Selasa (4/11/2025).

Pemberian waktu 3x24 jam untuk sejumlah aplikator menerapkan batas tarif sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepri diketahui telah disepakati dalam Berita Acara RDP Nomor I/BA-RDP/X/2025 tentang Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. 

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau turut hadir dalam pertemuan itu. 

Termasuk perwakilan Aplikator PT. GoTo Gojek Tokopedia TBK, PT. Grab Teknologi Indonesia, PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim), dan Ketua Persatuan Driver Online Tanjungpinang.

Selanjutnya berita Acara Klarifikasi Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Kepulauan Riau hari Jum’at tanggal 31 Oktober 2025. 

Selain Kadishub Kepri, Junaidi, pertemuan ini dihadiri Kepala Cabang Maxim Tanjungpinang, Ketua Persatuan Driver Online Tanjungpinang, Ketua Umum Aliansi Driver Online Kota Batam, Ketua Koalisi Driver Online Batam dan Humas Komando Batam.

"Dalam hal ketentuan diatas tidak dipenuhi aplikator, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan Rekomendasi terkait sanksi kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya," sebut poin terakhir dalam surat peringatan ketiga itu. 

TribunBatam.id masih berupaya mengonfirmasi sejumlah pihak terkait surat peringatan ketiga untuk sejumlah aplikator, termasuk yang beroperasi di Kota Batam ini. (TribunBatam.id/*)