Walikota Batam Sebut Persoalan Air di Batam Kompleks, Amsakar Achmad: Tak Bisa Diselesaikan Sendiri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Walikota Batam, Amsakar Achmad menyebut perlunya sinergi sejumlah pihak dalam menangani persoalan air bersih di Batam.

Menurutnya, persoalan air di Batam tidak bisa diselesaikan sendiri.

Sebagai informasi, keluhan akan layanan air bersih di Batam masih saja terdengar dari warga.

Bahkan tidak jarang warga terpaksa menunggu air mengalir dan beraktivitas pada malam hari untuk mencuci, setelah pulang bekerja.

“Masalah air ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita harus bersinergi agar penanganannya efektif dan berkelanjutan,” kata Amsakar Achmad saat Forum Konsultasi Publik Pemerintah Kota Batam 2025 di aula kantor Walikota Batam, Rabu (5/1/2025).

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM di Batam agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM, kata dia, adalah akses permodalan, yang kini terus diupayakan solusinya melalui kolaborasi lintas sektor.

Amsakar mengatakan Output yang baik akan lahir dari proses yang baik, dan proses yang baik bermula dari input yang baik. 

Amsakar menegaskan, penyusunan dan pelaksanaan program daerah tidak dapat dilepaskan dari masukan masyarakat. Aspirasi warga, menurutnya, menjadi sumber utama dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat transparansi serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Amsakar Achmad berharap, forum konsultasi publik yang dilaksanakan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Melainkan momentum memperbaiki dan mengevaluasi program pemerintah agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Batam.

“Gunakan forum ini sebagai ruang berbagi informasi dan gagasan. Dari sinilah lahir kebijakan yang berpihak pada rakyat,” kata Amsakar.

Forum yang mengusung tema 'Penguatan Program Pemerintah Melalui Kolaborasi dengan Masyarakat dalam Perbaikan dan Evaluasi Pelayanan yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat; ini diikuti sedikitnya 350 peserta. 

Mereka terdiri dari unsur Muspida, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat serta berbagai lembaga kemasyarakatan.(TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)