Dugaan Korupsi Sertifikasi K3, KPK Periksa Pimpinan Perusahaan Batam di Polresta Barelang

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kasus dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai menyeret sejumlah pihak perusahaan di Kota Batam.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak perusahaan di Polresta Barelang.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono membenarkan adanya permohonan dari tim KPK untuk meminjam ruangan pemeriksaan di lingkungan Satreskrim Polresta Barelang.

"Benar, ada permintaan dari KPK terkait fasilitas pinjam ruangan untuk pemeriksaan. Dari kemarin sudah berjalan, mungkin hari ini masih berjalan juga," ujar Anggoro, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, Polresta Barelang hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan yang digunakan tim penyidik KPK.

Anggoro mengaku belum mengetahui secara menyeluruh terkait perkara yang sedang ditangani maupun jumlah pihak perusahaan yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Kalau detail perkaranya saya belum monitor. Sepertinya pemeriksaan saksi," katanya.

Terkait jumlah saksi maupun pihak perusahaan yang diperiksa, Anggoro menyebut hal tersebut bukan menjadi ranah Polresta Barelang, karena pemeriksaan sepenuhnya dilakukan oleh tim KPK.

Sebelumnya diberitakan, KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Sejumlah pimpinan perusahaan di Batam disebut turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Dalam pemeriksaan di Batam, sejumlah pihak perusahaan yang dimintai keterangan di antaranya Direktur PT Batam Karya Prima Krismadies, Direktur PT Tri Multi Guna Solusi Binusri, Direktur PT Multi Prima Daya Perkasa Pandu Mukti Satria Negara, Komisaris PT Batam Karya Prima Novianti, serta perwakilan PT Tri Multi Guna Solusi Apilana Kristi.

Selain itu, penyidik KPK juga turut memanggil Direktur Operasional PT Tri Multi Guna Solusi Ahmadi Anas untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kata KPK

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyidikan di Batam tersebut. 

Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Budi membeberkan bahwa pemeriksaan difokuskan untuk membedah bagaimana praktik setoran uang pelicin tersebut mengalir dari perusahaan jasa kepada oknum kementerian.