Dugaan Korupsi Sertifikasi K3, KPK Periksa Pimpinan Perusahaan Batam di Polresta Barelang

"Penyidik menggali keterangan para saksi terkait permintaan dan pemberian sejumlah uang yang tidak sah oleh oknum pegawai atau pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penerbitan Sertifkat K3," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa praktik lancung ini dilakukan secara sistematis melalui berbagai metode pembayaran sejak beberapa tahun terakhir dengan nominal akumulatif yang sangat besar.

"Pemberian uang tersebut dilakukan baik secara cash maupun transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh oknum tersebut. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2025, sampai saat ini penyidik berhasil menggali total pemberian uang kepada oknum pegawai atau pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai hingga miliaran rupiah," kata Budi.

Pemeriksaan di Batam ini memperkuat temuan KPK mengenai adanya penggelembungan biaya sertifikasi yang tidak wajar. 

Berdasarkan konstruksi perkara sebelumnya, biaya resmi sertifikasi K3 yang seharusnya hanya berkisar Rp 275 ribu, dipatok hingga mencapai Rp 6 juta oleh sindikat di internal Kemnaker. 

Mereka mempersulit dan memperlambat permohonan sertifikasi bagi perusahaan yang enggan membayar biaya tambahan tersebut.

Hingga saat ini, penetapan Chairul Fadhly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga menambah panjang daftar tersangka dalam pusaran korupsi sertifikasi K3 yang disinyalir merugikan para pengusaha dengan perputaran uang mencapai puluhan miliar rupiah. 

KPK memastikan akan terus menggunakan strategi penelusuran aset dan aliran dana guna menjerat pihak-pihak lain yang turut menikmati uang haram tersebut. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah/Tribunnews.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usut Aliran Dana Miliaran Kasus Korupsi K3 Kemnaker, KPK Periksa Petinggi Perusahaan di Batam