Usai Viral Keluhan Warga, Baliho APBDes Pulau Lalang Lingga Mendadak Dipajang: Dipasang Malam Hari 

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Papan informasi APBDes Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, mendadak terpasang pada Minggu (14/9/2025) malam.

Papan informasi yang semulanya kosong itu, terpajang baliho mengenai jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemasanagan APBDes itu terpasang setelah viralnya pemberitaan keluhan warga Pulau Lalang yang dimuat Tribunbatam.id.

Warga mengeluhkan beberapa hal, mulai dari Kades, Sekdes, hingga perangkat desa jarang ngantor, papan informasi APBDes kosong, gaji Linmas yang dipotong secara sepihak, hingga tambak udang dan kepiting terbengkalai tanpa dikelola.

Setelah beberapa jam berita tersebut dimuat, sekira pukul 20.00 WIB, petugas tampak memanjat dan membentang baliho untuk memasang informasi APBDes.

"Ini mereka pasang, manjat papan baliho malam malam gini," ungkap seorang warga kepada Tribunbatam.id.

Warga juga mengungkapkan, bahwa hari ini Senin (15/9), adanya rapat mendadak yang digelar Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Dalam rapat tersebut mengundang Ketua RT dan RW hingga sejumlah masyarakat, untuk membahas, meluruskan, dan menyelesaikan terhadap masalah di Desa Pulau Lalang yang mencuat di publik.

Rapat tersebut dimulai pukul 08.30 WIB di Gedung Serba Guna, sesuai isi undangan nomor 008/BPD-PLL/IX/2025, yang ditandatangani oleh Ketua BPD Pulau Lalang, Okta Eka Putra.

Hingga saat ini, Kepala Desa Pulau Lalang, Indra, belum memberikan tanggapan atas informasi yang diberikan masyarakat tersebut.

"Memang saat ini saya belum memberikan tanggapan, karena Senin (15/9) kami akan rapat dulu bersama masyarakat, untuk melakukan klarifikasinya," ungkap Indra via telepon WhatsApp.

Keluhan Warga Desa Pulau Lalang terhadap Pemerintah Desa 

Warga Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebelumnya menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan dan kinerja pemerintah desa setempat.

Keluhan tersebut mencakup ketidakhadiran perangkat desa di kantor, tidak adanya transparansi anggaran, pengelolaan tambak terbengkalai, hingga dugaan pemotongan gaji Linmas secara sepihak.

Sejumlah warga mengaku sering mendapati kantor desa dalam keadaan sepi, tanpa kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun perangkat lainnya.