Abdul Wahid Gubernur Riau Diduga Minta Jatah Preman dalam Anggaran Proyek PUPR

“Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dolar, dan poundsterling,” kata Budi.

“Jika dirupiahkan, lebih dari Rp1 miliar,” sambungnya.

Dugaan Korupsi di PUPR Jadi Titik Awal OTT

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau.

KPK mendalami dugaan bahwa penambahan anggaran proyek disertai permintaan jatah tertentu untuk pejabat daerah.

“Dalam perkara ini, ini itu juga terkait dengan penganggaran, yaitu adanya penambahan anggaran di dinas PUPR yang kemudian masuk modus dugaan tindak pemerasan,” ujar Budi.

Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka secara resmi. Pemeriksaan intensif masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” kata Budi.

Pemeriksaan Berlangsung, Satu Orang Menyerahkan Diri

Delapan orang telah tiba di Gedung Merah Putih sejak pagi, termasuk Abdul Wahid.

Satu orang lainnya, yakni Tata Maulana, menyusul pada malam hari setelah tiba dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Kloter pagi delapan orang. Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” kata Budi.

“Sementara satu orang lainnya, swasta, orang kepercayaan Saudara AW (Gubernur), masih dalam perjalanan,” sambungnya.

(TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "KPK: Gubernur Riau Diduga Minta 'Jatah Preman'"