Perda

Index A-Z

Buntut Pencabutan Perda, Ade Angga: Jangan Semena-mena, Main cabut Tanpa Koordinasi

"Tentunya juga dengan berkoordinasi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Jadi nanti saat kita buat Perda yang baru, poin-poin yang tidak boleh aka

Minggu, 3 Juli 2016
Dewan Pertanyakan Penghapusan Perda. Bakti Lubis: Hanya MK yang Bisa Membatalkan Produk Hukum

Setahu saya, hanya MK yang bisa membatalkan sebuah produk hukum. Makanya ini mesti dipertanyakan terlebih dahulu apa motivasi pembatalan ini.

Rabu, 29 Juni 2016
Soal 6 Perda di Karimun yang Dibatalkan Mendagri. Bupati Aunur Rafiq Belum Mau Komentar

Rafiq mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kelanjutan akan perda-perda tersebut apakah akan dicabut secara keseluruhan atau hanya akan direvisi

Kamis, 23 Juni 2016
Terkait Empat Perda yang Masuk Dalam Daftar Akan Dicabut Medagri. Ini Kata Wakil Bupati Anambas

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra mengatakan, revisi sejumlah Perda itu sudah masuk ke DPRD

Kamis, 23 Juni 2016
Pemko Batam Keberatan Perda Retribusi IMB Dibatalkan Pusat. Ini Alasannya

Seandainya Kemendagri membatalkan retribusi IMB tersebut, maka akan muncul persoalan baru menyangkut UU 28 tentang pajak dan retribusi daerah.

Kamis, 23 Juni 2016
Dinas Pendapatan Bintan Mengaku Belum Terima Pemberitahuan Terkait Pembatalan Perda

"Itu belum diterima di sini. Kalau akhirnya surat itu masuk, pihaknya bersama Pemkab Bintan akan meninjau perda tersebut,

Kamis, 23 Juni 2016
Soal Pencabutan Perda, Dispenda Karimun: Saya Tidak Tahu Maunya Pusat Itu Bagaimana

“Terus terang, saya belum tahu maunya pusat bagaimana, dibatalkan atau direvisi, soalnya sampai sekarang saya belum terima surat keputusan kemendagri,

Kamis, 23 Juni 2016
HEBOH Lima Perda Milik Batam Dibatalkan Pusat, Ketua DPRD Justru Ngaku Tidak Tahu

Meskipun sudah heboh, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai Perda-Perda Kota Batam yang dibatalkan tersebut.

Kamis, 23 Juni 2016
Kominfo Batam Berharap Perda Retribusi Telekomunikasi tak Dibatalkan Semua tapi Pasal-Pasalnya Saja

Kepala Kominfo Batam, Salim berharap Perda yang dibatalkan tersebut bukan berarti keseluruhan, melainkan hanya pasal-pasal yang dinilai bertentangan.

Kamis, 23 Juni 2016
Mendagri Yakin Pembatalan Perda Meringankan Masyarakat dan dilaksanakan Pemerintah Daerah

Pemotongan Perda ini justru untuk kemaslahatan masyarakat di daerah, untuk kepentingan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat di daerah,

Kamis, 23 Juni 2016
Perda Tidak Akan Dihapus, Kami Akan Revisi

Akibat keputusan Mendagri RI tersebut, Pemprov Kepri tidak bisa lagi memungut retribusi dari usaha perikanannya

Kamis, 23 Juni 2016
Lima Perda Ini Sudah Dibatalkan Pusat tapi Kata Kepala Bapperda Batam Kelimanya Tetap Dijalankan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan 28 Perda di Kepri, lima diantaranya milik Pemko Batam.

Rabu, 22 Juni 2016
Ini Dia 28 Perda dari Kepri yang Dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri

Dari jumlah tersebut, diketahui ada sebayak 28 perda dari se-Provinsi Kepri yang dibatalkan.

Rabu, 22 Juni 2016
Kemendagri Tak Bisa Batalkan Perda Sepihak, Kata Mahfud MD. Ini Alasannya

"Kalau tidak mau, ya ajukan judicial review (ke MA). Namun, pembatalan sepihak begitu, ya keliru," kata Mahfud

Kamis, 16 Juni 2016
Pemerintah Hapus Lebih dari 3.000 Perda. Pengusaha Cukup Kantongi Satu Izin Saja

Pengusaha yang hendak membuka suatu usaha misalnya, tidak memerlukan berbagai izin seperti dulu, cukup satu izin saja

Selasa, 14 Juni 2016
DPRD Kepri Hidupkan Lagi Pansus Perda RTRW

Hingga saat ini, Provinsi Kepri belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Senin, 13 Juni 2016
Mulai 2017, Merokok Sembarang Bakal Dikenai Perda

"Jadi ada lokasi tertentu jika ingin merokok. Intinya merokok di tempat umum dilarang ada sanksi di dalamnya,"

Minggu, 5 Juni 2016
Dihadapan Anggota Dewan, Gubernur Kepri Minta Agar Perda RTRW Diselesaikan

"Keberadaan Perda RTRW ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan kawasan Provinsi Kepri.

Senin, 30 Mei 2016
Terkait Evaluasi Perda oleh Mendagri. Nurdin Basirun Khawatir Ada Perda dari Kepri

Ia belum mengetahui apakah perda-perda yang dievaluasi itu, ada yang dari Kepri atau tidak

Jumat, 13 Mei 2016
Ranperda Jasa Konstruksi Jadi Perda, Wakil Bupati Bintan 'Senang'. Ini Alasannya

“Persaingan usaha semakin kuat dan kompetitif. Pemerintah perlu payung hukum yang kuat agar persaingan usaha tidak sampai merugikan daerah

Kamis, 28 April 2016

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩

Berita Terkini

Kabid-Humas-Polda-Kombes-Pol-Nona-Pricillia-dalam-podcast-Tribun-Batam.jpg

Polda Menyapa Awal 2026, Kabid Humas Polda Kepri Ajak Warga Kolaborasi Jaga Kamtibmas

37 menit lalu

Cara Sadis Pria ini Bunuh Trapis Wanita di Kamar Kos, Polisi Temukan Bekas Muntah di Kasur

40 menit lalu

DAFTAR Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik PLN di Kepri Berlaku Hingga 20 Januari 2026

46 menit lalu

Damkar Natuna Jadi Favorit Edukasi, Murid TK Belajar Cegah Kebakaran Sejak Dini

1 jam lalu

TAG

Perda

"Tentunya juga dengan berkoordinasi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Jadi nanti saat kita buat Perda yang baru, poin-poin yang tidak boleh aka

Setahu saya, hanya MK yang bisa membatalkan sebuah produk hukum. Makanya ini mesti dipertanyakan terlebih dahulu apa motivasi pembatalan ini.

Rafiq mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kelanjutan akan perda-perda tersebut apakah akan dicabut secara keseluruhan atau hanya akan direvisi

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra mengatakan, revisi sejumlah Perda itu sudah masuk ke DPRD

Seandainya Kemendagri membatalkan retribusi IMB tersebut, maka akan muncul persoalan baru menyangkut UU 28 tentang pajak dan retribusi daerah.

"Itu belum diterima di sini. Kalau akhirnya surat itu masuk, pihaknya bersama Pemkab Bintan akan meninjau perda tersebut,

“Terus terang, saya belum tahu maunya pusat bagaimana, dibatalkan atau direvisi, soalnya sampai sekarang saya belum terima surat keputusan kemendagri,

Meskipun sudah heboh, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai Perda-Perda Kota Batam yang dibatalkan tersebut.

Kepala Kominfo Batam, Salim berharap Perda yang dibatalkan tersebut bukan berarti keseluruhan, melainkan hanya pasal-pasal yang dinilai bertentangan.

Pemotongan Perda ini justru untuk kemaslahatan masyarakat di daerah, untuk kepentingan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat di daerah,

Akibat keputusan Mendagri RI tersebut, Pemprov Kepri tidak bisa lagi memungut retribusi dari usaha perikanannya

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan 28 Perda di Kepri, lima diantaranya milik Pemko Batam.

Dari jumlah tersebut, diketahui ada sebayak 28 perda dari se-Provinsi Kepri yang dibatalkan.

"Kalau tidak mau, ya ajukan judicial review (ke MA). Namun, pembatalan sepihak begitu, ya keliru," kata Mahfud

Pengusaha yang hendak membuka suatu usaha misalnya, tidak memerlukan berbagai izin seperti dulu, cukup satu izin saja

Hingga saat ini, Provinsi Kepri belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Jadi ada lokasi tertentu jika ingin merokok. Intinya merokok di tempat umum dilarang ada sanksi di dalamnya,"

"Keberadaan Perda RTRW ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan kawasan Provinsi Kepri.

Ia belum mengetahui apakah perda-perda yang dievaluasi itu, ada yang dari Kepri atau tidak

“Persaingan usaha semakin kuat dan kompetitif. Pemerintah perlu payung hukum yang kuat agar persaingan usaha tidak sampai merugikan daerah

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved