TAG
Perda
-
"Kami sudah berupaya, salahsatunya dengan melakukan mediasi. Memang, sampai saat ini pihak perusahaan belum mengembalikan sisa anggaran
Kamis, 21 April 2016
-
Sebaliknya Wabup meminta peraturan bisa mengakomodir semua kepentingan
Selasa, 19 April 2016
-
Lahan itu saya beli dari Imron, Umar dan Ali yang merupakan warga sekitar, per kaplingnya Rp35 juta dan saya ambil dua kapling dengan harga Rp65 juta
Sabtu, 9 April 2016
-
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri ada 3.000 lebih perda agar dihapus,” tegas Jokowi di Ambon, Senin (4/4/2016).
Selasa, 5 April 2016
-
Saat ini pematangan lahan pemakaman tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu regulasi atau Peraturan Daerah (Perda)
Rabu, 30 Maret 2016
-
Surat peringatan kedua dikeluarkan, Rabu (30/3/2016), setelah sebulan lalu mengeluarkan surat peringatan pertama
Rabu, 30 Maret 2016
-
Ketiga Perda ini penting untuk kemajuan Kepri, kata Sani
Senin, 28 Maret 2016
-
"Banyak juga seperti 3000 Perda yang sekarang ini 'nakring' di kementerian dalam negeri karena ada masalah-masalah disitu,
Rabu, 23 Maret 2016
-
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi DPRD Kepri akhirnya digelar setelah hadirnya Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Senin, 29 Februari 2016
-
DPRD Kota Tanjungpinang mengurangi target pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 2016 ini.
Selasa, 23 Februari 2016
-
Menurut Ardiwinata, ketentuan yang sama berlaku bagi orang yang membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, hingga fasum
Selasa, 16 Februari 2016
-
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya disahkan.
Selasa, 9 Februari 2016
-
. Kita tak bisa berbuat banyak. Karena kewenangan mengevaluasi ada di Provinsi dan Kemendagri. Kita hanya menunggu,
Selasa, 2 Februari 2016
-
"Jangan hanya menunggu. Pemko Tanjungpinang harus jemput bola. Sehingga perda bisa diterapkan untuk kemajuan Tanjungpinang," katanya
Senin, 1 Februari 2016
-
“Ada sanksi perorangan dan sanksi lembaga. Sanksi perorangan bisa berupa denda Rp 1,2 juta, sanksi lembaga bisa sanksi Rp 5 juta,” kata dia.
Senin, 18 Januari 2016
-
Kami berharap kualitas pendidikan ditingkatkan. Kami ingin tidak ada anak didik yang tak bisa masuk sekolah karena ruang kelas tidak ada, katanya
Kamis, 7 Januari 2016
-
Perda sampah, kalau mau menangkap basah orang membuang sampah sembarangan, itu perlu saksi. Menyediakan saksi butuh anggaran, katanya
Senin, 4 Januari 2016
-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang telah mengesahkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rabu, 30 Desember 2015
-
Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR) baru saja disahkan oleh pansus KTR, namun tempat khusus ruang rokok belum disediakan.
Selasa, 22 Desember 2015
-
Hampir setengah tahun Perda tersebut disampaikan ke Bagian Hukum Provinsi Kepri, namun tak kunjung diselesaikan
Jumat, 4 Desember 2015
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved