BATAM TERKINI

OTT Syahbandar di Batam: Uang Labuh Jangkar Kapal Sempat Tak Terurus

Sebelumnya Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam sempat menghentikan sementara pembayaran uang jasa labuh jangkar

OTT Syahbandar di Batam: Uang Labuh Jangkar Kapal Sempat Tak Terurus
kapal sandar di perairan Batam 

TRIBUNBATAM.id - Masalah uang labuh jangkar di Kepri sempat menjadi wacana cukup panjang. Potensi pemasukan untuk daerah itu disinyalir banyak tercecer tak jelas karena belum adanya kepastian hukum.

Sebelumnya Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam sempat menghentikan sementara pembayaran uang jasa labuh jangkarnya, paska pengalihan hak pengelolaan labuh jangkar dari BP Batam ke Pemerintah Provinsi Kepri, sejak April 2018 lalu.

Hal itu lantaran belum ada kejelasan aturan, soal pungutan uang labuh jangkar yang kini dikelola Pemprov Kepri.

Baca: Kemenkumham Pastikan Pemprov Kepri Berhak Pungut Retribus Labuh Jangkar, Ini Kata Komisi III DPRD

Baca: INSA Stop Bayar Bea Labuh Jangkar: Kami Bingung, Ini Masuk Pos Mana?

Baca: OTT KSOP Pulau Sambu, Uang Pelicin Tiga Kali Diberikan Elimansyah Hia Kepada Totok

Baca: Ada 6 Titik Lokasi Labuh Jangkar Jatah Pemprov Kepri, Ini Detail Lokasinya!

Sekretaris II INSA Batam, Osman Hasyim kepada Tribunbatam.id, menyatakan atas kesepakatan para agen kapal maka uang untuk labuh jangkar dihentikan.

"Mau bayar ke pos tarif mana? Makanya kawan-kawan hentikan dulu. Nanti kan bisa diakumulasi kalau sudah jelas," katanya saat itu.

Setelah melalui perjuangan ke pemerintah pusat akhirnya hak penarikan labuh jangkar di Kepri bisa dilakukan.

Dalam sidang penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta pada akhir Oktober 2018, dinyatakan bahwa Pemprov Kepri berwenang menarik pungutan itu.

Diketahui Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan dinyatakan berwenang memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selama ini pemanfaatan ruang laut Kepri dipungut oleh Kementerian Perhubungan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Ke depan Pemprov Kepri telah berhak memungut Retribusi Jasa Kepelabuhanan sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 135 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kini meski telah memiliki payung hukum yang jelas, uang dari laut masih berceceran tak jelas. Bukti terbaru praktik uang pelicin terkuak dari kasus OTT yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda Kepri.

Dalam kasus itu, polisi menangkap Kepala KSOP Pulau Sambu dan dari pihak swasta yang diduga mengumpulkan kutipan dari agen-agen kapal. (tom)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Purwoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved