KARIMUN TERKINI

Ketua DPRD Karimun Turut Prihatin, Warga Sulit Dapatkan Minyak Tanah

"Iya, saya dengar dan saya turut prihatin. Kalau pun ada, harganya jauh dari kata terjangkau, saya dengar ada pangkalan yang sampai jual Rp 25 ribu pe

Ketua DPRD Karimun Turut Prihatin, Warga Sulit Dapatkan Minyak Tanah
TRIBUNBATAM.id
Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kesulitan mendapatkan minyak tanah yang tengah dialami warga belakangan ini sampai ke telinga, Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat.

Yusuf Sirat mengaku turut prihatin dengan kondisi tersebut.

Kalau pun ada, harganya jauh dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 12 ribu seperti disampaikan Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Karimun belum lama ini.

Sementara di sisi lain, Yusuf menilai program konversi ke gas Elpiji 3 Kilogram sebagai ganti minyak tanah subsidi, belum optimal dijalankan pemerintah pusat di Kabupaten Karimun.

"Iya, saya dengar dan saya turut prihatin. Kalau pun ada, harganya jauh dari kata terjangkau, saya dengar ada pangkalan yang sampai jual Rp 25 ribu per satu tabung besar air mineral. Padahal pak Yosli (Kadis Perdagangan dan Energi Sumber Daya Karimun, red) bilang HET hanya Rp 12 ribu per liter. Jauh dari harga sebelumnya yang hanya Rp 9 ribu per liter," kata Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat, Selasa (12/3/2019).

Imbas Konversi ke Gas LPG 3 Kg, Minyak Tanah Subsidi Sulit Ditemukan, Warga Kembali ke Kayu Bakar

Resmikan Kantor Pengawasan SKDP Karimun, Nurdin: Sumber Daya dan Perikanan Harus Dijaga

Tanjungberlian Kota Juara MTQ Kundur Utara, Wakil Bupati Karimun Minta Warga Gemar Baca Alquran

Tidak Lagi Berpatokan BBP, KPU Karimun: Penghitungan Suara Pakai Sistem Liga

Yusuf kemudian menyerukan agar pemerintah pusat dapat memberikan konpensasi waktu untuk sementara menghentikan proses penarikan minyak tanah subsidi dari Karimun.

Hal itu kata Yusuf dikarenakan program konversi ke gas subsidi Elpiji 3 Kilogram sebagai ganti minyak tanah subsidi belum sepenuhnya optimal dilakukan di Kabupaten Karimun.

Yusuf mengaku dirinya juga memperoleh informasi sekitar 25 ribu warga lagi diusulkan memperoleh gas subsidi tersebut ke pemerintah pusat.

"Itu artinya belum optimal kan?! Ya kita sangat berharap, selama yang 25 ribu itu belum tuntas, pemerintah pusat jangan dulu menarik minyak tanah subsidi. Kalau sudah, tak apa lah. Ini belum tuntas, malah April mau dikosongkan pula kabarnya," katanya.

Perihal rencana pemerintah pusat memasok minyak tanah non subsidi, Yusuf malah mempertanyakannya urgensinya.

Yusuf khawatir, akan terjadi spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat.

"Kemarin, konversi karena gas dinilai lebih hemat dibandingkan minyak tanah. Sekarang masuk lagi minyak tanah non subsidi. Namanya non subsidi, tentu lebih mahal ya, pertanyaannya siapa yang mau beli? Masyarakat yang sudah dapat gas subsidi, tentu tidak akan beralih ke sana lagi. Saya justru khawatir nanti malah memunculkan spekulasi-spekulasi di pasaran," katanya.

Pelipatan Surat Suara di KPU Karimun, Tiap Surat Suara Rp 100

Ungkap Curat di Bukit Senang, Kapolsek Tanjungbalai Karimun Prihatin Pelaku Ternyata ABG

KPU Karimun Temukan 125 Lembar Surat Suara DPR Cacat, Suara Edyson dan Indri Milik Partai

KPU Karimun Mulai Proses Penyortiran, Libatkan 150 Orang untuk Tenaga Pelipatan Surat Suara

Sebaliknya Yusuf mengusulkan, lebih baik pemerintah pusat fokus pada optimalisasi konversi gas seperti kelancaran pengisian ulang dan pengadaan tempat pengisian ulang di Karimun agar harga bisa ditekan.

"Berapa lama ketersedian stok, lalu pembangunan tempat pengisian ulang, hal-hal seperti itu. Kalau stasiun pengisian ulangnya ada di Karimun, tentu harga bisa lebih murah lagi, dari Rp 25 ribu bisa jadi Rp 20 atau 15 ribu per tabung," ujarnya. (yah)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved