KARIMUN TERKINI

Disnaker Segera Proses Hukum KDH, Dua Kali Kirim Nota Tak Direspon, SPAI-FSPMI Siap Mengawal

"Saya barusan telepon pak Mujarab, koordinator pengawas Disnaker Provinsi Kepri. Beliau bilang proses hukum terhadap PT KDH segera dilakukan setelah d

Disnaker Segera Proses Hukum KDH, Dua Kali Kirim Nota Tak Direspon, SPAI-FSPMI Siap Mengawal
TRIBUNBATAM.id/RACHTA YAHYA
Puluhan pekerja di PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) Karimun, Senin (4/2/2019) 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri dikabarkan segera memulai proses hukum terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH), perusahaan tambang granite di Karimun.

Hal itu setelah dua kali nota perintah membayarkan hak-hak karyawan tidak kunjung mendapat respon manajemen KDH hingga batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

"Saya barusan telepon pak Mujarab, koordinator pengawas Disnaker Provinsi Kepri. Beliau bilang proses hukum terhadap PT KDH segera dilakukan setelah dua kali nota perintah bayar tidak direspon. Dirinya sudah mendapat arahan dari pimpinannya," ujar Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, Jumat (22/3/2019).

Fajar juga mengatakan, Disnakertrans Provinsi Kepri segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Karimun untuk memulai proses hukum tersebut dengan memanggil pimpinan KDH.

Gegara Hal Ini, Puluhan Pekerja Unjuk Rasa di PT KDH Karimun

Dua Bulan Tak Digaji & Iuran BPJS Tak Disetor, Karyawan Sebut PT KDH Rugikan Karyawan Rp 1,35 Miliar

BREAKINGNEWS. Puluhan Karyawan PT KDH Datangi Mapolres Karimun, Laporkan Penggelapan Iuran BPJS

DPRD Karimun Akan Panggil (Lagi) Perusahaan Tambang Granite PT KDH. Bayar Gaji Karyawan Nyicil?

Namun begitu, Fajar mengaku belum mengetahui siapa saja pimpinan KDH yang akan diperiksa Disnakertrans Kepri tersebut. Ia hanya mendapat informasi adalah manajemen KDH yang baru.

"Saya tak tahu juga pastinya siapa yang akan diperiksa, pak Mujarab hanya bilang manajemen yang baru," kata Fajar.

Fajar mengatakan, pihaknya akan mengawal proses hukum KDH yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Kepri tersebut agar benar-benar sesuai sebagaimana mestinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT KDH, perusahaan tambang granite berlokasi di Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat tengah dirundung sejumlah masalah.

Salah satunya masalah ketenagakerjaan. Ratusan karyawannya sejak akhir tahun 2018 tidak kunjung memperoleh hak mereka berupa gaji.

Alih-alih memperoleh gaji, sekitar 25 karyawan malah dipecat secara sepihak oleh manajemen. Mereka dituding mengintimidasi perusahaan untuk tidak menjual batu granite hasil tambang.

Tuduhan tersebut sontak saja dibantah keras oleh pekerja. Melalui serikat pekerja SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, mereka menuding tuduhan tersebut hanya akal-akalan manajemen untuk lepas dari tanggungjawab.

Pelatihan Ecoprint Advance, Melalui Peragakan Seni Membatik Ibu Jalasenastri

Warga Gerebek Kamar Kos Pelajar yang Tengah Berbuat Asusila, Ditemukan 12 Alat Kontrasepsi Pria

Wacana Fatwa Haram Gim PUBG, MUI Tunggu Pertimbangan Masyarakat

BERITA PERSIB - Pemain Muda Beckham Putra Nugraha, Dipastikan Ikut ke Batam, Berangkat Setelah UN

Kasus PHK sepihak itu sudah dilaporkan pekerja ke Disnaker dan Perindustrian Karimun sekitar satu bulan lalu.

"Saya belum dapat laporan perkembangan kasusnya dari disnaker. Yang jelas itu belum PHK, karna sampai saat ini, karyawan belum menerima pesangon sama sekali. Pengawas disnakertrans provinsi juga mengakui itu," kata Fajar.(yah)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved