Dewan Anambas 'Kupas Habis' Mekanisme Pencairan Dana Pilkada Rp 28,8 Miliar Ajuan KPU dan Bawaslu

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui usulan dana yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pembahasan bersama Komisi III itu berlangsung di Lantai II Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Senin (19/8/2019) sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Alokasi dana hibah tersebut digelontorkan untuk mendukung pesta demokrasi 5 tahun sekali itu. 

‎Usulan dana yang diajukan KPU Anambas untuk mendukung Pilkada di Anambas mencapai Rp 16,802 miliar.

• Kabulkan Usulkan KPU, Pemko Batam Ajukan Anggaran Pilkada Rp 27 Miliar ke DPRD

• KPU Anambas Ajukan Anggaran Pilkada 2020, Berapa Jumlahnya? Begini Kata Jufri Budi

• Anggaran Pilkada Batam Sudah Diajukan, Alami Kenaikan Jadi Rp 42 Miliar, Ini Rinciannya

• Pelanggaran Pilkada Paling Banyak Terjadi di Jakarta. Ini Total Kasusnya

Sedangkan Bawaslu Anambas mengusulkan dana Rp 12 miliar.

Rapat soal anggaran Pilkada itu diakui Ketua Komisi III, Yusli sempat berjalan alot.

Sebab, ada perbedaan pandangan antara Komisi III DPRD dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas soal mekanisme pencairan dana

Dalam proses pencairan, Bawaslu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang ‎pendanaan kegiatan Pilgub, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Pada pasal 16 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) itu disebutkan, kalau dalam hal pencairan belanja dana hibah, dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

• Beri 10.000 Beasiswa Pada Developer Muda Indonesia, Segera Daftar Program IDCamp

• Alasan Goo Hye Sun Ingin Cerai, Sebut Ahn Jae Hyun Selingkuh dan Ucap Nama Wanita Lain Saat Mabuk

• Resmi Menikah dengan Glenn Fredly, Siapa Mutia Ayu? Dikenal Sebagai Penyanyi Dangdut

• Harusnya Digelar Pagi Ini, Rabu (21/8) Sidang Amat Tantoso Molor dari Jadwal Semula

Ketentuan pencairan tersebut meliputi 3 tahap sebagai berikut:

Tahap pertama paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD serta paling lambat dicairkan 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD.

Tahap ke dua paling sedikit 50 persen dari nilai NPHD. Paling lambat dicairkan 4 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Tahap ke tiga paling sedikit 10 persen dan dicairkan paling lambat 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. 

Pencairan tahap kedua dan ke tiga dalam Permendagri itu dilakukan tanpa menyampaikan laporan pengunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

"Memang sempat alot dalam pembahasannya kemarin.

Namun, akhirnya disepakati, baik itu oleh KPU maupun Bawaslu," ujar Yusli saat ditemui di Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (21/8/2019).   

Alokasi dana yang diberikan pun akan diprioritaskan untuk mendukung kegiatan selama 4 bulan sampai anggaran perubahan di APBD.

Menurut Yusli, ini sesuai dengan proses dan aturan dalam penganggaran.

DPRD pun mendukung penuh sesuai apa yang diajukan kedua lembaga ‎itu. 

• Ramalan Zodiak Hari Ini Rabu 21 Agustus 2019, Gemini Masalah Keluarga, Sagitarius Perlu Rileks

• Sedang Berlangsung, Live Streaming Ishq Mein Marjawan ANTV Hari Ini Rabu (21/8)

• Penuhi Jalanan, Buruh Batam Demo Tolak Revisi UU No 13 Tahun 2003, Lihat Foto-fotonya di Sini

• 2 Pemain PS Bintan Muda, Lolos Seleksi PSIS Semarang U 16 Untuk Elite Pro Academy Liga 1

"Merekalah yang mengajukan.

Pada prinsipnya kami mendukung penuh.