Apindo-Serikat Pekerja Tak Sepakat Soal UMK, Kadisnaker Kepri, Pakai UMK Batam 2019

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam belum menemui titik temu, Selasa (5/11/2019).

Beda pendapat antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tentang angka UMK tidak terelakan sejak awal pembahasan.

Padahal batas akhir waktu pengajuan hasil pembahasan UMP dari dewan pengupahan kabupaten dan kota kepada dewan pengupahan provinsi jatuh pada 10 November 2019.

• Pembahasan UMK Batam 2020, Serikat Pekerja Kecewa Usulan Upahnya Ditolak

• UMK Batam 2020 Rp 4,1 Jutaan, Serikat Pekerja Walk Out

Sedangkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sudah harus menetapkan UMK kabupaten dan kota di Kepri, 21 November 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri Tagor Napitupulu mengatakan sebelum diajukan ke dewan pengupahan provinsi, nilai UMK itu harus disepakati oleh dewan pengupahan kabupaten dan kota.

“Kan batas akhir pengajuan itu masih tinggal beberapa hari,” kata Tagor kepada Tribun Batam, Selasa (5/11) malam.

Tagor kemudian mengimbau kepada dewan pengupahan Kota Batam agar segera menyelesaikan pembahasan UMK sebelum batas akhir pengajuan ke dewan pengupahan provinsi.

Kalau sampai pada batas akhir pengajuan, belum ada kesepakatan mengenai nilai UMK, maka berkas pembahasan UMK Batam akan dikembalikan lagi kepada dewan pengupahan Kota Batam.

“Kalau sampai pada waktu penetapan, belum ada kata sepakat mengenai angka UMK, maka kita pakai angka UMK tahun lalu.

• JENGKEL Kenaikan UMK 2020 Langsung Ditetapkan, Serikat Buruh Batam Minta DPK Bubar

• Asosiasi Pengusaha Batam Setuju UMK Batam 2020 Senilai Rp 4,1 Juta

Begitu saja aturannya,” ungkap Tagor menanggapi beda pendapat seputar pembahasan UMK Batam.

Menurut Tagor, angka UMK Batam sebesar Rp 4,1 juta itu sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Namun, angka tersebut  tidak disetujui oleh serikat pekerja yang lebih mengusulkan agar angka UMK Batam naik menjadi Rp 4,6 juta atau naik sekitar 10 – 15 persen.

Beberapa alasan yang mengemuka adalah kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, harga kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Namun, Tagor menegaskan nilai UMK Batam tersebut tidak termasuk dalam pertimbangan  kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu ada hitungan lain lagi,” ungkap Tagor.

Kepala Disnaker Provinsi Kepri itu menambahkan angka UMK itu merupakan patokan.

Berdasarkan angka UMK Batam tersebut nanti akan dibahas lagi upah minimum sektoral (UMS).

Namun, penetapan angka UMS itu hanya melibatkan pihak perusahaan dengan pekerja yang bekerja pada sektor tersebut.

“Jadi pembahasan UMS lain lagi.

Itu hanya terjadi antara pihak perusahaan yang bergerak di sektor tertentu dengan para pekerjanya,” ujar Tagor.

• Kadin Batam Beri Saran Agar Penetapan UMK Sesuai Dengan Aturan, Begini Triknya

• Apindo Batam Patuhi Kenaikan UMK Batam 2020, Sebut UMSK Sifatnya Tak Wajib

Akhirnya, Tagor sekali lagi menegaskan bahwa hasil pembahasan dewan pengupahan kabupaten dan kota sudah harus diajukan ke dewan pengupahan provinsi sebelum batas akhir pengajuan.

Hingga saat ini baru dewan pengupahan Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas saja yang memastikan sudah selesai membahas angka UMK-nya.

Sedangkan kabupaten dan kota lain di Kepri belum melaporkan hasil pembahasan angka UMK.

“Angka UMK Kabupaten Kepulauan Anambas tinggal menunggu tanda tangan dari Bupatinya,” terang Tagor.

Angka UMK Kabupaten Kepulauan Anambas naik sebesar 10 persen.

Tagor memastikan kenaikan angka UMK sebesar itu sudah melewati pertimbangan tertentu.

Satu alasan mendasarnya adalah dalam pembahasan angka UMK 2019 lalu, dewan pengupahannya menetapkan angka UMK di bawah kebutuhan hidup layak para pekerja.

Oleh karana itu, pada penetapan UMK 2020 ini, dewan pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas menaikan angka UMK di atas ketentuan yang tertera dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)