Rocky Gerung is Back ! Kritik Keras Jokowi soal Pancasila di ILC Tema Izin FPI

Rocky Gerung is back! Kalimat itu cocok disematkan untuk pengamat politik yang dikenal kritis ini.

Rocky Gerung is Back ! Kritik Keras Jokowi soal Pancasila di ILC Tema Izin FPI
Channel Youtube Indonesia Lawyers Club
Channel Youtube Indonesia Lawyers Club Pengamat Politik, Rocky Gerung turut mengomenntari soalpenerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) yang hingga kini belum ada kejelasan. 

Rocky Gerung merasa, sifat mutlak hanya terjadi di akhirat.

"Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ideologi Pancasila itu sudah final, di mana finalnya?."

"Kalau sudah final, artinya potensial pikiran manusia itu berhenti di akhirat, juga di akhirat itu namanya final itu," ungkap pengamat politik asal Manado ini.

Ia berpendapat bahwa pikiran atau ideologi manusia itu selalu berubah-ubah.

Seperti orientasi seksual hingga pendapatnya mengenai Pimpinan FPI, Habib Rizieq.

"Selama kita hidup, kita selalu berubah pikiran per detik."

"Orientasi seksual saya berubah setiap detik, imaji saya tentang Jokowi berubah setiap dua detik, pengetahuan saya tentang Habib Rizieq itu berubah setiap tiga detik itu, apa yang final," papar Rocky Gerung.

Simak video lengkapnya:

Mahfud MD dan Jenderal Tito Belum Setuju Izin FPI

Publik terbelah pro dan kontra apakah izin ormas Front Pembela Islam (FPI) diperpanjang pemerintah atau tidak.

Menkopolhukam Mahfud MD mengabarkan pemerintah belum memberi perpanjangan izin Ormas FPI karena ada kendala administrasi yang belum kelar.

Demikian juga penyampaian dari Mendagri Jenderal Tito Karnavian belum memberi persetujuan izin ormas FPI.

Bagaiman reaksi akademisi Rocky Gerung?

 

Pengamat politik Rocky Gerung mendukung perpanjangan izin ormas untuk FPI (Front Pembela Islam).

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui acara Talk Show Rosi Kompas TV pada Kamis (28/11/2019).

Rocky Gerung menilai bahwa FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul.

"Ya karena itu ini negara perizinan mustinya enggak ada aturan itu tuh, ya sudah bikin sesuatu itu kebebasan dia berorganisasi," ujar Rocky Gerung.

Namun, Rocky Gerung menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan persyaratan tertentu agar sebuah ormas diberikan surat daftar.

Ia bertanya-tanya apakah ada kepentingan di balik hal tersebut.

"Sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini, ini, ini, aturan siapa itu? Kepentingan siapa itu?," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyinggung apakah ini ada kaitannya dengan pembatasan ide radikalisme.

"Bukan kepentingan eksploitas ide yang paling radikal gitu," ungkapnya.

Mendengar itu, Anggota DPR Fraksi PDIP yang hadir, Budiman Sudjatmiko lantas menilai bahwa aturan soal diterbitkannya surat perpanjangan ormas berhubungan dengan presiden yang tengah memimpin.

"Saya kira aturan ini lintas kepresidenan ya Bung Rocky," kata Budiman.

"Enggak ada soal tuh," bantah Rocky.

Namun, Budiman membalikkan pernyataan Rocky Gerung soal adakah kepentingan di balik polemik perpanjangan ormas FPI.

"Artinya begini. kalau Anda dari awal mengatakan kepentingan siapa, kita bicara kepentingan, kita bicara kepentingan."

"Ini aturan lintas kepresidenan," ungkap Budiman lagi.

"Salah, lintasnya itu melintas-lintas di perlintasan yang salah dari awal itu," jawab Rocky Gerung.

Sementara itu, Dosen Komunikasi UNPAD, Kunto Adi Wibowo yang turut hadir bertanya mengapa dulu izin perpanjangan FPI tidak menjadi masalah.

"Tapi kan dulu pernah diizinkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)," tanya Kunto Adi Wibowo.

Budiman menjawab, hal itu merupakan kesalahan presiden sebelumnya yang dengan mudah mengizinkan ormas-ormas terdaftar.

"Ya itu salahkan presiden yang pernah mengizinkan."

"Gara-gara presidennya mengizinkan, kita kena buahnya hari ini," kata Budiman.

Bahkan, Budiman mengatakan Rocky Gerung juga terlibat dalam urusan memelihara ormas-ormas tertentu agar diterima semua pihak.

"Mereka memelihara, Bung Rocky juga ada di sana juga memelihara kepentingan itu untuk sedang diterima semua kelompok," katanya.

Lihat videonya mulai menit ke-7:55:

Ini yang Dilakukan FPI Jika Surat Keterangan Terdaftar Tak Diperpanjang

Kuasa Hukum FPI, Habib Ali Alatas membeberkan hal apa yang dilakukannya jika ormasnya tak mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tak diperpanjang oleh Pemerintah.

Hal itu diungkapkan Habib Ali Alatas saat hadir dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi pada Selasa (27/11/2019).

Mulanya, Habib Ali Alatas mengatakan bahwa hak untuk berkumpul meski tidak terdaftar dalam pemerintahan itu sudah tercantum pada putusan Mahkamah Konstitusi.

"Perlu dicatat juga bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang mengatakan bahwa sebenarnya, ormas itu walaupun tidak terdaftar sekalipun, tapi kegiatannya tidak boleh diganggu selama tidak melanggar hukum," jelas Habib Ali seperti dikutip dari Talk Show Tv One.

Kegiatan untuk berkumpul akan tidak jadi masalah jika memang tidak melanggar hukum.

"Selama tidak melanggar hukum artinya kegiatan kita tetap boleh berlanjut," lanjutnya.

Lantas Habib Ali membeberkan perbedaan antara ormas yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar.

Jika terdaftar maka ormas itu akan mendapat bantuan dana dari pemerintah.

"Bedanya apa bedanya selama ini yang SKT atau tidak ber SKT itu adalah yang SKT negara punya tanggung jawab."

"Untuk kalau dalam undang-undang salah satunya adalah bentuk bantuan dana gitu," ujar Habib Ali.

Sedangkan, untuk ormas yang tidak memiliki SKT nantinya tidak akan mendapat bantuan dana dari pemerintah.

"Kalau tidak pake SKT itu artinya ya enggak punya fasilitas itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Habib Ali menegaskan bahwa selama ini FPI tidak pernah bergantung dana dari pemerintah meski sebelumnya telah terdaftar.

"Tapi selama ini Alhamdulillah kita tidak tergantung pada bantuan dana dari pemerintah," ungkap dia.

Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI), Habib Ali Alatas memberi kritikkannya pada stasiun TV One. (Channel Youtube Talk Show tvOne)

Saat ditanya apakah FPI tetap akan berjalan meski tak mendapat SKT, Habib Ali mengatakan pihaknya tetap akan berkegiatan seperti biasa.

"Tetep, kegiatan tetep jalan, itu ada Mahkamah Konstitusinya," tegas Habib Ali.

Saat ditanya lagi bagaimana komentarnya jika suatu saat FPI disebut illegal karena tetap berjalan meski tanpa SKT, Habib Ali menilai hal itu karena ada dua penyebab.

Penyebab pertama orang yang menyebut illegal karena kurangnya pengetahuan.

Penyebab kedua karena adanya kebencian terhadap FPI.

"Ya karena stigma-stigma itu kan ada dua kemungkinan, satu karena adanya keterbelakangan intelektual dalam arti kurang baca, kurang mengetahui, kurang memahami."

"Atau ada keterbelakangan mental, emang dasarnya benci," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-1:40:

 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Di ILC TV One Tadi Malam, Beraninya Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Ngerti Pancasila dan Ormas FPI, https://makassar.tribunnews.com/2019/12/04/di-ilc-tv-one-tadi-malam-beraninya-rocky-gerung-sebut-presiden-tak-ngerti-pancasila-dan-ormas-fpi?page=all.

dan https://wow.tribunnews.com/2019/12/04/bahas-fpi-di-ilc-rocky-gerung-nilai-pancasila-belum-final-orientasi-seksual-saya-berubah-per-detik?page=all


Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved