Taksi Online & Konvensional di Batam Ribut Lagi, Anggota Dewan : Banyak Pihak Merugi

Terbaru, Kamis (26/12/2019) malam, keduanya kembali cekcok di Nagoya Hill, Kota Batam.

Hal ini seperti penuturan salah satu pengemudi taksi online, Indra. 

Kepada Tribun Batam, dia menyebut jika hal ini terjadi sekitar pukul 19.00 Wib.

"Masalah lama. Kalau tak ada ketegasan dari pihak berwenang terkait titik jemput itu akan begini terus," tegasnya saat dihubungi Tribunbatam.id.

Ia mengatakan, awal perselisihan ini terjadi akibat salah satu rekan taksi online ditahan oleh taksi konvensional.

• Taksi Online dan Pangkalan Sering Ribut di Batam, Polda Kepri Minta Pemerintah Tegas

• Ketua PHRI Kepri: Kisruh Taksi Online dan Konvensional Mengiris Hati Kami

Sementara pengemudi taksi online sendiri, telah mengantongi izin angkutan sewa khusus (ASK) atau izin operasional dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

"Kalau ditahan juga, jadi apa guna izin itu. Perlu dipertanyakan juga, padahal izin itu Dishub Kepri langsung yang mengeluarkan," jelasnya.

Dari Indra diketahui pula jika pihak kepolisian juga turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Akhirnya usai, tapi gesekan sedikit seperti ini justru membuat suasana jadi tak kondusif. Apalagi mau tahun baru," sesalnya.

Kadishub Minta 47 Titik Penjemputan Taksi Online Dibuat SK Resmi

Kisruh taksi online dengan taksi konvensional menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri untuk membuat aturan secara resmi terkait titik penjemputan taksi online.

"Kalaupun diatur red zonenya (titik penjemputan) buatlah dalam bentuk SK (Surat Keputusan). Ataupun surat edaran sehingga mengikat. 

Kebijakan permanen lah dibuat. Sehingga tak terjadi lagi kegaduhan tiap minggu," ujar Rustam di kantornya, Rabu (4/12/2019).

Selama ini, kata dia, titik penjemputan tersebut hanya kesepakatan pemerintah, taksi online dan taksi konvensional saja.

Kemudian diedarkan ke khalayak umum melalui media massa.

• Taksi Online dan Konvesional Batam Ribut Terus, Anggota DPRD: Harus Ada Sanksi Hukum

"Ada 47 titik red zone, seperti di pelabuhan dan titik vital lainnya. Memang tidak boleh mengambil penumpang di situ. Berjalan dengan waktu regulasi itu tidak berjalan juga. 

Maka dari itu saya berharap pihak provinsi berikan ketegasan. Yang merasakan permasalahan ini Batam. Kita membutuhkan investasi. Jangan dicemar," papar Rustam.

Diakuinya memang titik penjemputan ini hanya sebagai penenang saja. Tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada selama ini. 

Hal ini menyangkut belum ada aturan provinsi secara permanen.