Bikin Gempar, 35 Buruh Pabrik di Tangerang Disekap & Disandera Perusahaan? Polisi Ugkap Fakta Lain

Mereka yang lolos seleksi, akan mendapatkan beragam fasilitas yakni transportasi, makan, pakaian kerja, bahan praktek, materi pelatihan, alat tulis kantor, dan sertifikat pelatihan.

Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat langsung mendatangi Kantor Disnaker di Lantai 8, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Depok.

“Atau bisa hubungi langsung ke nomor 0812 8134 5994 (Whatsapp). Jam operasional Senin-Jumat pukul 08.00-16.00,” tuturnya.

Ada 31 Ribu Pengangguran Lulusan SMK Cari Kerja di Depok

Pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnarker) Kota Depok, Jawa Barat mencatat ada 70.380 warga belum mendapatkan pekerjaan.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengangguran menyentuh angka 6,8 persen dari total penduduk Kota Depok.

“Paling banyak dari lulusan SMK yaitu 43 persen yang menganggur atau 31 ribu orang yang belum dapat pekerjaan,” kata Kepala Disnaker Depok, Manto Jhorgi, saat membuka kegiatan bursa kerja mini di SMK Al Muhtadin, Cipayung, Kota Depok, Rabu (30/10/2019).

Untuk mengurangi angka pengangguran khususnya di tingkat lulusan SMK, Manto mengatakan Pemkot Depok membuat terobosan dan fokus menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang ada di Depok dan Jabodetabek.

Proses tersebut dilakukan dengan menggelar bursa kerja khusus dan mini yang diadakan tiap SMK.

Disnaker Kota Depok diklaim Manto telah menggelar tiga kali bursa kerja di sekolah yang melibatkan kurang lebih 40 perusahaan di Jabodetabek.

“Kami (Disnaker Depok) memberikan (kuota) formasi hampir 4.221 (pencari kerja) yang mendaftar, (namun hanya) ada 3.700 (pencaker yang mendaftar) jadi kurang formasi yang kami berikan,” papar Manto.

Selain itu, guna lebih banyak lagi dalam menyerap tenaga kerja khususnya warga Depok, Manto mengatakan Pemkot mewajibkan perusahaan yang ada di Depok untuk membuka kuota 40 persen bagi warga Depok.

Kebijakan tersebut dikhususkan bagi perusahaan yang baru dan sudah diatur dalam peraturan daerah tentang penanaman modal.

“Itu kita pantau terus perusahaan yang ada di Depok untuk menerima warga Depok yang melamar"

"Tentu juga kami tak bosan dan menyarankan perusahaan menerima pemuda dan pemudi Depok, khususnya ber KTP atau berdomisili Depok,” tutur Manto.

Tekan pengangguran

Terpisah, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad mengatakan, kegiatan bursa kerja yang setiap tahun digelar dianggap mampu menekan angka pengangguran.

Hal tersebut dibuktikan juga dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan secara berkala.

Dari data BPS tahun 2017, sebanyak kurang lebih 70.000 warga dari 2 juta jiwa jumlah penduduk di Kota Depok, berstatus pengangguran.

“Lewat bursa kerja ini, setiap tahun angka tersebut menurun. Sebut saja di akhir 2017 sebanyak 1.000 orang sudah bekerja dan di akhir 2018 yang terserap 3.592 orang,” kata Idris.

Lebih lanjut, Idris juga menuturkan sejak awal tahun 2019 hingga akhir September, tercatat sebanyak 1.807 orang sudah bekerja.

Melalui bursa kerja mini yang dilaksanakan diharapkan sedikitnya 884 pencari kerja (pencaker) bisa diterima di 14 perusahaan yang terlibat di sekolah tersebut.

Dengan upaya-upaya tersebut, Idris mengatakan Pemkot telah bekerja keras membantu mengentaskan pengangguran.

“Tinggal bagaimana pekerja mampu memberikan yang terbaik bagi perusahaannya"

"Mudah-mudahan dengan adanya bursa kerja, bisa menjadi jembatan atau penyambung antara pencaker dengan perusahaan,” ujar Idris.

Pandemi Covid-19 Belum Selesai di Indonesia, Pemerintah Akan Bantu 38.011 Pekerja Seni dan Budayawan

Ada 38.011 budayawan dan pelaku seni yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan itu diberikan pemerintah untuk membantu para pekerja seni kreatif yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, akan mengirimkan bantuan tunai melalui rekening bank ke para pelaku seni tersebut.

"Kami sudah mendata melalui formulir dan tercatat ada 38.011 orang, terdiri dari budayawan dan pelaku seni terdampak pandemi ini," kata Ahmad Mahendra ketika berbincang, Senin (25/5/2020) siang.

Ahmad Mahendra adalah Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kemendikbud RI yang baru dilantik akhir Januari 2020.

Sesuai arahannya, Presiden Joko Widodo meminta supaya Kemendikbud RI memajukan film dan musik di Indonesia, termasuk media baru sebagai bagian distribusi dari film dan musik itu.

Ahmad Mahendra melihat, tugas memajukan industri film dan musik di Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Doktor film di Indonesia saja sangat sedikit. Sementara kami ingin film dapat establised," kata Ahmad Mahendra.

Belum lagi jumlah sumber daya manusia di industri film Indonesia yang masih kekurangan, seperti kameraman, soundman dan lainnya.

"Kami juga ingin memperkuat SDM di industri film dan musik," jelas Ahmad Mahendra.

Di sisi lain, Ahmad Mahendra juga sedang berencana memperkuat distribusi film di seluruh wilayah Indonesia.

Jika selama ini keberadaan bioskop hanya ada di kota besar, pemerintah akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun bioskop baru.

"Kami akan kerjasama dengan pemda yang tidak punya bioskop, komunitas film di daerah sampai kabupaten untuk membangun bioskop baru," ujar Ahmad Mahendra.

Hal tersebut dilakukan, lanjut Ahmad Mahendra, supaya distribusi film bisa tersebar luas sampai ke daerah dan pelosok Indonesia.

"Kami juga akan memperkuat platform berbayar di daerah untuk mempercepat distribusi film. Kami akan bantu dengan teknologi," katanya.

Pajak Hiburan

Sementara Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin berharap, pemerintah bisa menurunkan pajak hiburan.

"Industri film Indonesia harus dibenahi dulu. Perbaiki Undang-undang Pajak Hiburan," katanya.

Di undang-undang tersebut, lanjut Djonny Syafruddin yang mulai mengelola bioskop sejak 1975 itu, setinggi-tingginya pajak hiburan di daerah sampai 35 persen.

Pajak tersebut dianggap begitu tinggi dan membebani pengelola industri hiburan, salah satunya pengelola bioskop di Indonesia.

"Setidaknya pajak bioskop di seluruh Indonesia itu 10 persen. Kalau diatas 10 persen, ini sudah menghambat perkembangan film dan bioskop Indonesia," katanya

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Heboh, 35 Buruh Pabrik Tangerang Disekap, Begini Cerita Lengkap dan Faktanya