PILKADA SERENTAK
Jelang Pilkada Serentak, KPU Batam Kumpulkan PPK dan PPS, Terapkan Protokol Kesehatan
pihaknya mengumpulkan PPK dan perwakilan PPS untuk melakukan penguatan bimtek tentang persiapan verifikasi faktual Pilkada Serentak di Kota Batam.
Penulis: Beres Lumbantobing | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
"Prosedurnya mengenai pertemuan tatap muka juga diatur. Boleh dilaksanakan hanya saja dibatasi. Jadi calon kepala daerah dituntut untuk mengandalkan kreatifitasnya masing-masing untuk melakukan kampanye," ujarnya.
Sriwati mengatakan bahwa dari dana Rp 98 Miliar dalam penyelenggaraan Pilkada, 60 % dana digunakan untuk keperluan panitia ad hoc.
"Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan saat Pilkada pada tahun-tahun yang lalu seperti sosialisasi secara langsung tidak bisa dilaksanakan pada saat Pilkada ditengah pandemi yang secara tidak langsung penggunaan anggarannya juga ikut berubah otomatis akan menjadi lebih hemat," ujarnya.
Ia juga merasa bahwa anggaran untuk APD sempat menjadi kendala namun pada akhirnya mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah dan beberapa kementerian lainnya seperti Kemendagri dan Kemenkeu.
Sosialisasi pilkada secara digital dianggap menjadi kendala dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum melek teknologi.
"Tidak sedikit bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami tentang teknologi. Tidak semua masyarakat paham, sementara disaat pandemi semua sarana komunikasi diarahkan ke digital seperti zoom, whatsapp dan platform lainnya," ucapnya.(TribunBatam.id/Bereslumbantobing/Roma Uly Sianturi/Rebekha Ashari Diana Putri/Ichwannurfadillah)
