Breaking News:

Terkait Retribusi Labuh Jangkar, Ombudsman Kepri Sarankan Hal Ini ke Pemprov

Lagat menyarankan Pemprov Kepri agar membuat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemenhub RI

TRIBUNNEWS
iluatrasi labuh jangkar. Ombudsman Kepri memberi saran Pemprov Kepri terkait penarikan retribusi labuh jangkar 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah berencana menertibkan area lego jangkar di Kepri. Dari semula 18 titik menjadi tiga titik.

Terkait hal ini, labuh jangkar di Provinsi Kepri sebelumnya sempat jadi polemik antara Pemprov Kepri dengan Kementerian Perhubungan RI. Kini mulai ada titik terang.

Sangketa yang dimohonkan Pemprov Kepri ke Majelis Pemeriksa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 2018 lalu, dengan terlawan Kementerian Perhubungan RI diterima.

Pemeriksa menyimpulkan, Provinsi Kepri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berwenang untuk memungut retribusi jasa kepelabuhan dalam batas 0-12 mil dari garis pantai.

"Jadi sebelumnya memang yang menarik ini adalah Kemenhub RI melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Jadi ini Kepri diuntungkan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Jadi Area Lego Jangkar, Kepala KSOP Batam: Biaya Lay Up di Galang Jauh Murah Dibanding Tetangga

Penertiban Area Lego Jangkar Kepri, Direktur Pelabuhan BP Batam Sebut Cegah Potensial Lost

Baru-baru ini Plt Gubernur Kepri Isdianto menggesa agar penarikan labuh jangkar segera terwujud pada 2020 mendatang. Tujuannya, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kepri.

Hal tersebut menurut Lagat Parroha sangat baik. Hanya saja, Lagat menyarankan Pemprov Kepri agar membuat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Kepri dengan Kemenhub RI, sebelum retribusi labuh jangkar ditarik sesuai putusan sangketa tersebut.

Alasannya menurut Lagat, meski sudah memenangkan sangketa, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 belum direvisi.

"Artinya masih berlaku. Nah agar tidak terjadi sangketa kemudian hari dan potensi maladministrasi, kami sarankan buat MoU. Yang memuat, Pemprov Kepri dapat menarik jasa labuh jangkar 0-12 mil dari garis pantai," sarannya.

Selain itu disarankan, kapal yang sandar di laut ada dua retribusi. Satu retribusi labuh jangkar dan retribusi kenavigasian yang dikutip oleh KSOP.
Agar tidak terjadi polemik, dalam MoU juga disebutkan semua ditarik Kepri. Hanya saja, bagian dari retribusi kenavigasian dihitung persenan. Kemudian Pemerintah Kepri yang akan menyerahkan kepada Kemenhub RI melalui KSOP.

"Karena kenapa, kapal asing jangan sampai merasa disibukan dengan dua retribusi berbeda. Yang kemudian mengurangi rasa kepercayaan. Sekarang sistemnya birokrasi yang berbelit dipangkas dan ini perintah pak Presiden RI Joko Widodo. Sehingga iklim investasi semakin ramah," katanya.

(Tribunbatam.id/leo Halawa)

Penulis: Filemon Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved