Karena 3 Pertimbangan Ini Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah mundur dari partisipasi aktif Program Organisasi Penggerak (POP)
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Muhammadiyah menyatakan mundur dari program partisipasi yang digagas Kemendikbud.
Melalui Majelis Dikdasmen organisasi besar di Indonesia ini keluar dari Program Organisasi Penggerak.
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah menyatakan tak ikut berpartisipasi dalam program ini dengan menuliskan tiga alasan.
Program Organisasi Penggerak (POP) sendiri telah diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
• Resmi! Kemendikbud Rilis Jadwal Masuk Sekolah Serentak 13 Juli 2020, Catat Ini Syarat Tatap Muka
• Kadisdik Bakri Hasyim Konsultasi Sampai Kemendikbud Bahas Persyaratan Umur pada PPDB Karimun
Kemendikbud melalui Institut SMERU selaku evaluator independen telah menyelesaikan seluruh tahapan proses evaluasi terhadap proposal organisasi kemasyarakatan yang mengikuti seleksi POP.
POP diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode keempat pada 10 Maret 2020.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan yang diharapkan secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.
• Reuni 212 Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Muhammadiyah Tak Larang Kader
• Estimasi Tarif Persalinan di RS PKU Muhammadiyah Solo Tempat Selvi Ananda Melahirkan Adik Jan Ethes
• Fadli Zon Mengaku Punya Dokumen Bukti Status Soekarno di Muhammadiyah, Ternyata Ini Jabatannya
"Organisasi-organisasi yang terpilih sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah," papar Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril pada Bincang Sore, Senin (20/7/2020).
Pemilihan Organisasi Tidak Jelas
Mengutip Kompas.tv, Rabu (22/7/2020), Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno menilai POP merupakan program serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, lanjut dia, telah mengajukan proposal tentang program pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia.
"Mengingat rekam jejak yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah terhadap bangsa ini telah dilakukan sejak 1918 yang meliputi tidak hanya di bidang kesehatan dan gerakan sosial keummatan, tetapi juga bidang pendidikan," kata Kasiyarno dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.tv, Selasa (21/7/2020).
• VIDEO - Mahasiswa STIKOM Muhammadiyah Batam Ini Ciptakan Mesin Cuci Tangan Otomatis
• Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Juli 2020 di Solo Diundur Hingga 24 Desember 2020
• Kenalkan Anak Bahaya Korupsi Sejak Dini, Ini yang Dilakukan SD Muhammadiyah 12 Surabaya
Kasiyarno juga mengatakan, infrastruktur yang dimiliki oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah di wilayah Indonesia sudah sangat lengkap.
Namun dalam perjalanannya, Kasiyarno memastikan bahwa Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah memutuskan untuk mundur dari POP Kemendikbud.
"Setelah kami ikuti proses seleksi dalam POP Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," tegas Kasiyarno.
