Corona Kian 'Menggila' di Kepri, Anggota DPD RI Haripinto Minta Pemerintah Daerah Perbanyak PCR Test

Langkah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja merupakan salah satu langkah baik.

Meksipun menurutnya, langkah ini memiliki kelemahan apabila para penerima tidak melakukan konsumsi dan menahan uangnya sehingga menyebabkan tersendatnya perputaran uang.

• Potensi Resesi Ekonomi Indonesia, Ini Saran Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

• Anggota DPD RI Kepri Minta Pemko Batam Percepat Penyaluran Distribusi Sembako Warga Akibat Covid-19

Kemudian, langkah menggerakan usaha produktif juga harus menjadi fokus Pemerintah Pusat.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengenai potensi Resesi ekonomi Indonesia di akhir kuartal ketiga, diprediksi akan semakin nyata melihat belum berkembangnya pertumbuhan ekonomi hingga akhir bulan September.

"Tetap jalankan konsumsi, dan usaha produktif harus terus digerakkan. Pajak harus turun, perekonomian dikasih stimulus.

Kita dua kuartal sudah negatif," sebutnya.

Tidak hanya itu, peningkatan disiplin masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah, dengan sanksi yang sangat tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang berkeinginan melanggar.

"Karena kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, lihat saja sekarang peningkatan korban PHK di perusahaan. Sekarang Perda yang dibuat, harus benar-benar tegas sanksinya," tegasnya.

Kembali membahas mengenai potensi resesi di akhir kuartal tiga, Haripinto memprediksi bahwa untuk sektor investasi akan mengalami defisit hingga Rp 100 Triliun.

"Untuk itu kembali lagi, sektor usaha produktif harus menjadi fokus awal. Ini juga dapat membantu perputaran uang," ungkapnya.(TribunBatam.id/Hening Sekar Utami/Rebekha Ashari Diana Putri)