Breaking News:

Dear DPR dan Pemerintah! 5 Gubernur, 6 Bupati dan 2 Wali Kota Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Pemerintah pun diminta terbuka dan adil dengan memberikan publik akses ke draf asli UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR

Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) 

TRIBUNBATAM.ID - Unjuk rasa menolak Omnibus Law di sejumlah daerah mewarnai perjalanan bangsa Idonesia.

Pihak pemerintah telah membantah apa yang dikhawatirkan buruh dan masyarakat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Akan Bantai Polisi di Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, 2 Mahasiswa Ngaku Iseng Minta Maaf

5 Kepala Daerah yang Tolak UU Cipta Kerja, Fadli Zon dan Amien Rais Angkat Bicara

Disinformasi dan hoaks di media sosial, disebutkan menjadikan unjuk rasa masif terjadi menolak UU ini.

Di sisi lain, buruh yakin terdapat pasal-pasal yang akan menggerus hak pekerja.

Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta.
Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Pemerintah pun diminta terbuka dan adil dengan memberikan publik akses ke draf asli UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Itu dilakukan untuk membuktikan sekaligus membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar di banyak media.

Para Gundik Ini Ancam Anggota DPR Revisi UU Cipta Kerja, Netizen: Nyerang Psikis

Luhut Binsar Ungkap Hubungan Demo UU Cipta Kerja dan Pilpres 2024 di Kompas TV

Di mata para demonstran, Pemerintah Pusat dan DPR abai terhadap aspirasi masyarakat tentang aturan ini.

Padahal sebelumnya, banyak pakar hukum, akademi kampus, LSM, NU, Muhammadiyah hingga lembaga-lembaga lain yang dengan tegas menyatakan menolak diterapkannya Omnibus Law.

Mereka menilai berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Siti Nurbaya Bakar dan Sri Mulyani Jawab Soal Polemik Amdal dan Izin Lingkungan di UU Cipta Kerja

Videlya Esmerella Ditangkap Karena Tuduhan Menyebar HOAKS Omnibus Law UU Cipta Kerja, Aktif Menulis

Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat hingga anggota DPR juga memberikan reaksi beragam atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Halaman
1234
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved