Dear DPR dan Pemerintah! 5 Gubernur, 6 Bupati dan 2 Wali Kota Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

TRIBUNBATAM.ID - Unjuk rasa menolak Omnibus Law di sejumlah daerah mewarnai perjalanan bangsa Idonesia.

Pihak pemerintah telah membantah apa yang dikhawatirkan buruh dan masyarakat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

• Akan Bantai Polisi di Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, 2 Mahasiswa Ngaku Iseng Minta Maaf

• 5 Kepala Daerah yang Tolak UU Cipta Kerja, Fadli Zon dan Amien Rais Angkat Bicara

Disinformasi dan hoaks di media sosial, disebutkan menjadikan unjuk rasa masif terjadi menolak UU ini.

Di sisi lain, buruh yakin terdapat pasal-pasal yang akan menggerus hak pekerja.

Pemerintah pun diminta terbuka dan adil dengan memberikan publik akses ke draf asli UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Itu dilakukan untuk membuktikan sekaligus membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar di banyak media.

• Para Gundik Ini Ancam Anggota DPR Revisi UU Cipta Kerja, Netizen: Nyerang Psikis

• Luhut Binsar Ungkap Hubungan Demo UU Cipta Kerja dan Pilpres 2024 di Kompas TV

Di mata para demonstran, Pemerintah Pusat dan DPR abai terhadap aspirasi masyarakat tentang aturan ini.

Padahal sebelumnya, banyak pakar hukum, akademi kampus, LSM, NU, Muhammadiyah hingga lembaga-lembaga lain yang dengan tegas menyatakan menolak diterapkannya Omnibus Law.

Mereka menilai berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.

• Siti Nurbaya Bakar dan Sri Mulyani Jawab Soal Polemik Amdal dan Izin Lingkungan di UU Cipta Kerja

• Videlya Esmerella Ditangkap Karena Tuduhan Menyebar HOAKS Omnibus Law UU Cipta Kerja, Aktif Menulis

Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat hingga anggota DPR juga memberikan reaksi beragam atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Berikut deretan kepala daerah maupun tokoh yang menolak UU Cipta Kerja:

1. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menemui perwakilan buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Sebagai tindak lanjutnya, Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Dikutip dari Kompas.com, surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.