Demo Berjilid Tolak Omnibus Law, Hari Ini 6.000 Mahasiswa Menuju Istana, 20.000 Buruh Turun ke Jalan

Selain Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, serikat buruh hari ini juga memastikan kembali akan turun ke jalan menolak Omnibus Law

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Polisi bersitegang dengan para demonstran di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berakhir ricuh di sejumlah daerah dengan tuntutan sama agar pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja 

TRIBUNBATAM.ID -Selain Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia  (BEM SI), serikat buruh hari ini juga memastikan kembali akan turun ke jalan, Jumat (16/10/2020).

Aliansi BEM SI sebelumnya menyatakan 6.000 lebih massa akan menuju Istana Negara menuntut pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Tak Terima Dituduh Ditunggangi atau Disponsori, Laporkan Menko Airlangga ke Polisi

Baca juga: Mahasiswa Kesal Lagi Makan Pempek Ditembak Gas Air Mata Polisi, Jadi Saya Emosi

Sementara itu ribuan buruh di Kabupaten Bogor memastikan siap kembali turun ke jalan hari ini.

Mereka ingin menuntut pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020) lalu.

Sukmayana, Ketua DPC Serikat Pekerja Lem SPSI Kabupaten Bogor sekaligus Juru Bicara Aliansi Buruh Kabupaten Bogor mengatakan, titik kumpul aksi unjuk rasa dipusatkan di Pemda Kabupaten Bogor.

Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh.
Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Kami sudah melakukan aksi pertama pada 6-8 Oktober dan dapat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor.

Namun hal ini tidak digubris DPR sehingga mereka tetap menyerahkan UU ini ke Presiden," kata Sukmayana, usai pertemuan Aliansi Buruh Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kamis (15/10/2020).

Dengan mempertimbangkan situasi ini, Aliansi Buruh Kabupaten Bogor kembali menggelar unjuk rasa dengan membawa massa 20 ribu orang.

Baca juga: Gubernur Merendah ke Mahasiswa Berunjuk Rasa, Ngaku Tak Sekolah Tak Paham Omnibus Law UU Cipta Kerja

"Kami akan menggelar aksi damai.

Karena itu, kami memulai dengan Salat Jumat bersama," ujarnya.

Karena kapasitas masjid pemda Kabupaten Bogor terbatas, tambah Sukmayana, maka hanya 500 perwakilan buruh saja yang ikut salat dan yang lain salat di tempat masing-masing.

Setelah Salat Jumat barulah aksi unjuk rasa dimulai untuk meminta Bupati Ade Yasin menyampaikan aspirasi para buruh ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Tak Digubris Pemerintah! 6.000 Massa BEM Seluruh Indonesia Hari Ini Demo Tolak Omnibus Law di Istana

"Sekitar jam 1 siang besok, kami akan mulai aksi dan meminta Bupati Bogor untuk untuk menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law," papar Sukmayana.

Untuk menjaga agar aksi berjalan damai dan tetap mengikuti protokol kesehatan, Aliansi Buruh Kabupaten Bogor akan berkoordinasi dengan para koordinator 21 Serikat Pekerja yang akan ikut aksi besok.

"Tidak bisa menjamin aksi berjalan damai tanpa kekerasan.

Tetapi kita akan usahakan agar aksi bisa dilakukan tanpa anarkis dan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster Covid-19 baru," tutur Sukmayana.

Pengunjukrasa yang berasal dari buruh, mahasiswa, dan pelajar terlibat bentrok dengan polisi saat unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan pekerja.
Pengunjukrasa yang berasal dari buruh, mahasiswa, dan pelajar terlibat bentrok dengan polisi saat unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan pekerja. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Armansyah Lubis, Ketua DPC Federasi Kontruksi Umum dan Informasi Serikat Buruh Seindonesia (FKUI SBSI) Kabupaten Bogor, menambahkan tuntutan para buruh dalam demo kali ini tetap sama yaitu menolak UU Omnibus Law.

"UU Omnibus Law ini sangat merugikan para buruh.

Karena itu, kita menyampaikan aspirasi kepada Bupati Bogor agar menolak UU ini," ujarnya.

"Harapannya, semoga ibu Bupati Bogor mendukung perjuangan dan aspirasi para buruh untuk menolak UU Omnibus Law ini," pungkasnya.

Polisi Siagakan 500 Personel

Buruh di Kabupaten Bogor kembali berencana melakukan demonstrasi ke Pemda Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pada Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Unjuk Rasa Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Baca juga: Gubernur Merendah ke Mahasiswa Berunjuk Rasa, Ngaku Tak Sekolah Tak Paham Omnibus Law UU Cipta Kerja

Mereka ingin menuntut pemerintah membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan (DPR) pada Senin (5/10/2020) lalu.

Mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa ini, Kapolres Bogor AKBP Roland Rolandy mengatakan pihaknya siap mengamankan aksi unjuk rasa ini agar berjalan aman dan tertib.

Mobil Pam Obvit milik Polresta Palembang dirusak massa aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumsel, Rabu (8/10/2020l).
Mobil Pam Obvit milik Polresta Palembang dirusak massa aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumsel, Rabu (8/10/2020l). (KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

"Kita kerahkan 500 personil untuk mengamankan demo besok," ujar Roland, usai pertemuan dengan perwakilan Serikat Buruh/Pekerja di Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor pada Kamis (15/10/2020).

Roland optimistis dengan kekuatan sebesar itu bisa menjaga peserta demo yang rencananya sebanyak 20 ribu orang.

Baca juga: Tegas! Polisi Tidak Akan Biarkan Masyarakat Berlaku Semaunya Dalam Aksi Anarkis saat Unjuk Rasa

"Insya Allah, bisa.

Mudah-mudahan.

Karena para buruh yang menyampaikan aspirasi punya niat baik," tegasnya.

Selain dari Kepolisian, tim pengamanan demo juga akan berasal dari unsur TNI dan Satpol PP.

Baca juga: Polisi Amankan 5.918 Demonstran Terkait Ricuh Aksi Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja

Untuk rekayasa lalu lintas, Polres Bogor akan melihat situasi saat demo berlangsung.

"Nanti kalau ada yang salat di jalan maka kita akan lakukan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas," jelasnya.

Roland berharap agar aksi demo besok berjalan kondusif, bahkan lebih kondusif dari sebelumnya pada 6-8 Oktober 2020 lalu.

Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian.
Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian. (Tribun Medan/Danil Siregar)

"Kita harus tetap waspada dengan penumpang gelap.

Karena itu, setiap Serikat Buruh dan Serikat Pekerja agar menjaga para anggotanya tidak terprovokasi," imbuhnya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Karyawan PT Bandar Abadi Shipiyard Unjuk Rasa, Tuntut Hal Ini ke Perusahaan

Baca juga: Antisipasi Penolakan UU Cipta Kerja, Personel Polres Anambas Sisir Lokasi Rawan Aksi Unjuk Rasa

"Saya juga berharap agar demo besok tetap menerapkan pembatasan sosial dan menjaga jarak," pungkas Roland.

.

.

.

(*)

Demo Berjilid Tolak Omnibus Law, Hari Ini 6.000 Mahasiswa Menuju Istana, 20.000 Buruh Turun ke Jalan

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Tuntut Pembatalan Omnibus Law, 20 Ribu Buruh Kabupaten Bogor Siap Kembali Turun ke Jalan Jumat Siang

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved