Breaking News:

Dinas P3AP2KB Kepri Ungkap Alasan dan Dasar Hukum Tak Perpanjang KPPAD, Apa Itu ?

Alasan Pemprov Kepri Tak Perpanjang Masa Jabatan komisioner KPPAD Provinsi Kepri yang telah habis masa jabatan pada 9 Februari 2021 lalu.

TribunBatam.id / Beres Lumbantobing
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Kepri, Misni, M.Si 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( P3AP2KB ) Provinsi Kepri, ungkap alasan dan dasar hukum tak perpanjang Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah ( KPPAD) Provinsi Kepri.

Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri Misni, menjelaskan, komisioner KPPAD Provinsi Kepri telah habis masa jabatan pada 9 Februari 2021 lalu.

Baca juga: Kantor KPAD Kepri Tutup, Romo Paschal Sarankan Model Perlindungan Anak Ini Kepada Gubernur

"Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar," jelas Misni.

Jelas Misni, dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 6 sub urusan.  Yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:

  1. Kualitas hidup perempuan
  2. Perlindungan perempuan
  3. Kualitas keluarga
  4. Sistem data gender dan anak
  5. Pemenuhan hak anak (PHA), dan ;
  6. Perlindungan khusus anak.

Baca juga: Kasus Anak di Kepri Meningkat, Misni Harapkan Anak Kepri Harus GENIUS

Telaah dari aspek kelembagaan

Lebih jelas papar Misni, mengacu kepada pasal 208 dan 209 terkait perangkat daerah Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : Pasal 208 ayat (1) :Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah.

Kemudian pada Pasal 209 ayat (1) berbunyi : Perangkat daerah provinsi terdiri atas : a. Sekretariat daerah, b. Sekretariat DPRD, c. Inspektorat, d. Dinas, e. Badan.

Demikian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 5 ayat (1) bahwa perangkat daerah provinsi teridir atas : a. Sekretariat Daerah, b. Sekretariat DPRD, c. Inspektorat, d. Dinas, e. Badan.

"Dari ketentuan di atas, tidak ada landasan hukum pembentukan bagi lembaga/komisi di daerah," jelas Misni.

Baca juga: KPU Kepri Pleno Pemenang Pilkada Kepri, Digelar saat Batas Akhir Penetapan Usai Sidang MK

Telaahan dari aspek kewenangan

Halaman
123
Editor: Filemon Halawa
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved