Ruslan Ali Wasyim Minta BK Panggil 2 Anggota DPRD Batam yang Dicari Kelompok Massa

Sampai Gebrak Meja

Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kawasan Perumahan Bandara Mas, Belian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepri menimbulkan berbagai penolakan dari warga sekitar.

Melihat hal itu, Komisi III DPRD Batam pun meminta agar pengerjaan SUTT tidak lagi dilanjutkan untuk sementara waktu sampai mediasi antara pihak bright PLN Batam dan warga dilaksanakan.

Mediasi ini tak lain guna membahas tentang insiden kekerasan yang baru-baru ini terjadi dalam bentrok antara warga dengan oknum penjaga SUTT di lokasi terkait.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean menyayangkan aksi premanisme telah terjadi di lokasi tersebut, yang menimbulkan kekerasan fisik terhadap warga sekitar.

Pihaknya menyarankan, bright PLN Batam tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mengatasi persoalan yang ada.

Serta tidak mendukung aksi kekerasan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

"Seharusnya bright PLN Batam mengedepankan kemanusiaan, bicarakan lah problem ini bersama dengan masyarakat, jangan pakai aksi kekerasan," tegas Werton.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi pun berang setelah menyaksikan video warga yang diputar dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Dalam video itu, ditampilkan aksi bentrok antara warga dengan beberapa pria berbadan besar yang dianggap sebagai preman.

Sembari menggebrak meja, Muhammad Rudi mengutuk aksi premanisme yang terjadi itu.

Ia menegaskan kepada bright PLN Batam untuk menghindari cara-cara kekerasan yang merugikan rakyat.

"Jangan main-main pakai preman untuk mengintimidasi masyarakat, pak.

Saya minta di-stop pekerjaan ini, dan segera berhentikan orang-orang yang melakukan tindak kekerasan itu sekarang juga," tegas Rudi.

Melalui rapat ini, Komisi III DPRD Kota Batam pun mendorong bright PLN Batam untuk menjalani mediasi bersama warga dengan ditengahi oleh Camat Batam Kota, Aditya Guntur Nugraha.

Komisi III DPRD Kota Batam menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini, yang mana diberikan waktu satu minggu untuk upaya penyelesaian dengan jalan mediasi.(TribunBatam.id/ Roma Uly Sianturi/Hening Sekar Utami)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google